TIFA MALUKU. COM – 35 Anggota DPRD Kota Ambon belakangan ini sibuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. Kunker 35 Wakil rakyat yang bermarkas di kantor Belakang Soya ini, sudah tentu berimplikasi terhadap keuangan daerah. Namun menjadi pertanyaan, apa dampak dari kunker tersebut bagi daerah dan masyarakat di Kota Ambon.
Parahnya lagi, hasil kunker 35 anggota DPRD Kota Ambon ini, tidak pernah disampaikan ke publik oleh pimpinan DPRD maupun pimpinan Komisi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.
Kunker 35 Anggota DPRD Kota Ambon ini terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat sekaligus merupakan salah satu trik licik mereka untuk menambah pundi-pundi dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Febuari 2024 nanti.
Sementara saat ini, kondisi keuangan kota Ambon mengalami defisit. Berbagai Upaya dilakukan Penjabat Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si untuk memperbaiki keuangan daerah dengan menggejot sumber-sumber pendapatan daerah baik retribusi maupun pajak. Namun herannya, DPRD Kota Ambon sebagai mitra pemerintah kota Ambon terkesan tidak peduli dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami krisis keuangan. Yang dikedepankan, apa yang menjadi hak-hak mereka termasuk perjalanan dinas harus tetap dipenuhi melalui anggaran daerah.
Bayangkan dalam satu kali perjalanan dinas, masing-masing anggota DPRD Kota Ambon mengkantongi Rp20 juta lebih tergantung lama perjalanan dinas. Sehingga sekali perjalanan dinas 35 anggota DPRD Kota Ambon, anggaran daerah yang terkuras berkisar Rp700 juta lebih. Belum lagi perjalanan dinas untuk kepentingan kegiatan partai politik yang diikuti oleh fraksi, semua dibiayai oleh kas daerah. Anggaran perjalanan dinas untuk pimpinan DPRD Kota Ambon. Dalam penelusuran redaksi Tifa Maluku, dalam satu bulan, Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak dua sampai tiga kali.
Bukan saja itu, dalam berbagai kunker ke luar daerah oleh 35 Anggota DPRD Kota Ambon, ternyata juga melibatkan puluhan pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kota Ambon. Ambil missal dalam kunker yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Ambon belum lama ini, ada 13 pegawai yang terdiri dari pendamping komisi, dan tenaga kontrak yang ikut dalam rombongan. Masing-masing pegawai diberikan anggaran perjalanan dinas mencapai Rp7 juta selama enam hari. Keikutsertaan puluhan pegawai Sekretariat DPRD Kota Ambon dalam kunker Komisi III DPRD Kota Ambon ke Jakarta sempat menjadi sorotan publik, karena terkesan seperti agenda tamasya dengan menggunakan uang rakyat. Pertanyannya, apa manfaatnya membawa puluhan pegawai sekretariat DPRD dalam kunker Anggota DPRD Kota Ambon? Bukankah ini bagian dari pemborosan anggaran? Namun apa mau dikata, puluhan pegawai Sekretariat DPRD Kota Ambon ini juga mendapat restu dan pimpinan DPRD Kota Ambon. Informasi yang diperoleh redaksi, diikutseratakan puluhan pegawai Sekretariat DPRD Kota Ambon ke Jakarta khususnya tenaga kontrak lantaran gaji mereka belum dibayar oleh Pemkot.
Salah satu tokoh agama, Pdt. Izack Kayadoe saat diminta tanggapannya menyayangkan perilaku wakil rakyat di Belakang Soya yang terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat melalui perjalanan dinas ke luar daerah.
“Mestinya setiap anggaran daerah yang dipakai harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat di kota ini. Bukan soal lembaran merah dan pertanggungjawaban tiket dan bil hotel semata, namun harus disampaikan ke publik apa manfaat dari kunker mereka keluar daerah. Kalau itu tidak dilakukan, maka menurut saya, kunker yang dilakukan hanyalah sebuah modus atau strategis anggota DPRD Kota Ambon untuk menambah pundi-pundi untuk menghadapi Pileg 2024,” ujar Kayadoe.
Dirinya juga mempertanyakan respon Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena atas perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ambon ini. Mestinya lanjut Kayadoe, Bodewin Wattimena jangan hanya diam. Ataukah memang Penjabat Walikota Ambon (Wattimena-red) menghindari benturan dalam kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif?
“Saya cacat betul, apa yang disampaikan Penjabat Walikota Ambon (Wattimena-red) di media massa bahwa kota ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Salah satunya mengatasi persoalan sampah yang menumpuk sementara armada sampah sangt minim, sehingga membutuhkan anggaran untuk membeli armada sampah. Dari satu persoalan ini saja, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran daerah, harus sesuai dengan peruntuhkan dan harus dikelola secara efensien. Namun faktanya, Pemkot berupaya melakukan efensiensi anggaran, namun disisi lain pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon serta pegawai Sekretariat Dewan lebih sibuk menghabiskan uang daerah,” sesalnya.
Ditambahkan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan perhatian serius wakil rakyat di Belakang Soya. Masyarakat butuh wakil rakyatnya turun langsung melihat kondisi rakyat. Bukan sebaliknya, wakil rakyat lebih sibuk mengumpul pundi-pundi untuk kepentingan Pileg 2024.
“Saya berharap, model kinerja wakil rakyat seperti ini, kedepannya masyarakat harus cerdas dalam memberikan dukungan politiknya. Pilih wakil rakyat yang benar-benar mau berjuang untuk kepentingan rakyat. Wakil rakyat yang bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau menjadi Anggota DPRD Kota Ambon untuk memperkaya diri,” pungkas Kayadoe. (TM-06)
