Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan penegasan terkait tuduhan yang menyebut Gubernur Maluku tidak memperhatikan konflik di daerah.
TIFAMALUKU. COM – Sejumlah pihak yang menilai Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tidak peduli terhadap konflik yang terjadi di wilayah Maluku mendapatkan penegasan dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Malteng, Herry Man Carl Haurissa, M.Si dan Anggota DPRD Hasan Alkatiri, SH.,M.Si saat ditemui di Baileo Rakyat Pamahanunusa pada Rabu (7/1).
“GUBERNUR SUPER TANGGAP DAN REAKTIF”
Menurut Haurissa, pandangan yang menyatakan Gubernur tidak peduli adalah keliru dan sangat subjektif.
“Gubernur Maluku itu super tanggap terhadap konflik. Ini bukan untuk membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, tetapi sebagai kader partai dan politisi, beliau sangat konsern dengan setiap permasalahan yang terjadi,” ucapnya.
Haurissa menjelaskan, Gubernur tidak memiliki otoritas tunggal dalam menangani konflik, karena hal tersebut juga menjadi tanggung jawab institusi TNI-Polri dan pihak terkait lainnya.
“Ada dua poin penting yang harus dipahami: pertama, pemerintah tidak membiarkan konflik terjadi; kedua, kepedulian terwujud melalui koordinasi lintas sektor dengan mempertemukan Forkopimda sebagai upaya meminimalisir konflik dan menjaga ketertiban masyarakat,” jelasnya.
KETIDAKHADIRAN DI LAPANGAN TIDAK BERARTI TIDAK PEDULI
Soal ketidakhadiran Gubernur di lokasi konflik seperti insiden di STAIN, KH menegaskan bahwa hal itu bukan karena kurang peduli. Saat kejadian tersebut terjadi, Gubernur sedang merayakan Natal kedua bersama keluarga, namun telah mengambil langkah dengan mempertemukan Forkopimda di Mapolda Maluku, beserta Wakil Gubernur Abdullah Vanath, tokoh agama, tokoh masyarakat, Wali Kota Ambon, dan Bupati SBT.
“Disitu Gubernur hadir dan bertindak atas nama negara untuk menyelesaikan persoalan. Begitu juga dengan konflik di Maluku Tenggara, Aru, Kepulauan Tanimbar, dan wilayah lain – beliau selalu berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, serta pemerintah daerah setempat untuk menangani masalah agar tidak berkepanjangan. Itu adalah kehadiran negara,” tegas KH.
Sebagai kader Partai Gerindra, KH menyayangkan tuduhan yang menyimpang terhadap Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku.
MENGAJAK WARGA HINDARI PROVOKASI
Haurissa juga menghimbau warga di Desa Liang dan seluruh masyarakat Maluku Tengah untuk menahan diri dan tidak terprovokasi.
“Perkelahian antar kelompok atau antar daerah tidak pernah ada manfaatnya. Justru yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu,” tandasnya.
Ia mengajak seluruh pihak – pemerintah desa/negara, tokoh agama, adat, pemuda, hingga masyarakat – untuk bersama-sama menjaga kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) di Maluku Tengah.
“FOKUS KE UPAYA PENYELESAIAN”
Hasan Alkatiri dari Partai Golkar menyampaikan hal senada. Menurutnya, Gubernur Maluku memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap setiap insiden yang terjadi.
“Jangan melihat respon hanya dari apakah beliau turun ke lapangan atau tidak – itu adalah kerangka pikir yang salah. Jika objektif, Pak Gubernur bahkan saat di hari besar Natal masih sempat mengumpulkan Forkopimda dan kepala daerah untuk mendiskusikan penyelesaian masalah. Intinya ada pada upaya penyelesaian konflik,” ucapnya.
Alkatiri juga mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk mendukung Gubernur dalam membangun daerah dengan semangat “par Maluku pung bae” (Maluku yang lebih baik).
“Konflik tidak akan membesarkan daerah, justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan orang basudara. Pemerintah selalu hadir dan tidak ingin konflik terus berlanjut, karena fokus utama adalah membangun daerah demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (TM-OL)
