TIFAMALUKU.COM – Letjen Purn TNI Jefry Apoly Rahawarin disapa akrab JAR menyatakan keseriusannya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Maluku 2024.
Hal ini terlihat dari proses pengembalian berkas pendaftaran bakalan calon Gubernur Maluku di lima partai politik yakni, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Perindo dan Hanura.
JAR mendatangi lima parpol didampingi tim sukses dan ratusan relawan , Sabtu (4/5/2024).
Seluruh persyaratan pendaftaran bakal calon Gubernur Maluku yang diajukan oleh partai politik telah dilengkapi.
Menariknya, dalam pengembalian berkas pendaftaran, JAR dan tim sukses juga menyerahkan hasil survei LSI terhitung Januari 2024 sebagai salah satu persyaratan utama bagi parpol untuk memberikan rekomendasi kepada balon Gubernur Maluku 2024 nanti.
Walaupun hasil survey LSI ini masih bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada Parpol, namun informasi yang berhasil dihimpun redaksi TifaMaluku.Com tingkat elektabilitas Letjen Purn TNI Jefry Apoly Rahawarin lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah Balon Gubernur Maluku lainnya termasuk calon Icumbent.
JAR Kuda Hitam di Pilgub Maluku 2024, dan berpotensi mengalahkan calon incumbent Murad Ismail.
Hasil survey LSI ini juga yang membuat JAR semakin percaya diri untuk bertarung dan memenangkan Pilgub Maluku 2024.
Dengan Take Line Perubahan diberbagai aspek, termasuk birokrasi pemerintahan, JAR siap mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa dan bebas KKN, sehingga masyarakat lebih sejahtera dan Maluku dapat keluar dari keterpurukan, kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan.
Dalam keterangan persnya usai pengembalian berkas pendaftaran, JAR secara tegas mengatakan, ada empat poin penting yang menjadi komitmen bersama nantinya ketika dipercayakan oleh Parpol dan terpilih sebagai Gubernur Maluku.
Dua diantaranya, pejabat birokrasi dilarang mengambil keuntungan dari free proyek APBD maupun APBN, sehingga setiap pembangunan yang menggunakan uang rakyat dapat terealisasi sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat.
“Kedepannya, proyek-proyek pemerintah tidak lagi menjadi ladang empuk pejabat instansi demi memperkaya diri,” tegas ia.
Kedua lanjut JAR, istri dan anak-anaknya dilarang ikut campur dalam urusan-urusan pemerintahan, apalagi atur-atur proyek APBN maupun APBD. 
“Kalau mau investasi, silahkan. Selama investasi tersebut demi kepentingan masyarakat dan daerah. Tapi mau cawe-cawe dalam arti mau ikut campur dalam urusan APBD dan APBN, saya janji dan pastikan, itu tidak terjadi. Saya siap mundur kalau komitmen ini dilanggar” kata ia.
Menurut JAR, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi, harus bebas dari intervensi dan tekanan. Pemimpin harus mengayomi dan menjadi teladan serta memberikan motivasi agar aparatur lebih inovatif dalam merancang berbagai kegiatan dan program yang berdampak positif di masyarakat.
Bukan sebaliknya dengan kekuasaan yang dimiliki, lalu berbuat seenaknya demi kepentingan diri dan kelompok, lalu aparatur menjadi korban kalau tidak patuh.
“Ini tidak boleh dibiarkan dan perlu ada perubahan. Sebagus apapun visi dan misi kita, kalau tidak dimulai dengan pembenahan birokrasi pemerintahan, maka percuma. Sebab penjabaran dari visi dan misi kelapa daerah akan tertuang dalam kegiatan dan program melalui proses penganggaran. Kalau birokrasi lebih banyak diintervensi karena kepentingan tertentu (kelompok/keluarga), maka sudah tentu program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirancang tidak akan terwujud sesuai dengan target,” ujar ia.
Untuk mewujudkan perubahan ini, maka JAR berharap ada dukungan dari partai politik. “Mari kita wujudkan semua itu. Kita bangun Maluku yang lebih baik, jujur dan transparan,” lanjut ia.
Terkait siapa balon Wakil Gubernur Maluku yang akan berpasangan dengan JAR di Pilgub 2024, secara tegas dirinya mengatakan semua terpulang dari hasil survey dan dikembalikan ke partai politik yang memberikan rekomendasi.
“Prinsipnya siapa yang menjadi wakil saya, harus searah dan sejalan serta memiliki visi dan misi yang sama yaitu mewujudkan perubahan demi kepentingan masyarakat dan Maluku yang kita cintai ini. Balon wakil Gubernur harus melalui tahapan survey. Hasilnya akan dibahas bersama dengan parpol pengusung maupun pendukung sebelum diputuskan. Saya tidak mau karena saya Jenderal lalu sifatnya komando. Semua harus saya tentukan, lalu apa peran parpol, apakah mereka hanya sebagai kendaraan politik semata. Bagi saya, setiap keputusan yang diambil, mari kita duduk bersama. Agar kedepannya, ketika kemenangan berpihak kepada kita, tidak ada bahasa menang rasa kalah. Kebersamaan yang terjalin dalam proses politik ini harus tetap dijaga. Pihak-pihak atau Parpol yang tidak mendukung pun kita rangkul demi mewujudkan visi dan misi mulia ini,” pungkas JAR. (TM-04)
