“Jangan Biarkan Narasi Salah Bawa Masyarakat Maluku ke Jurang Kemiskinan”
TIFA MALUKU. COM,- 25 MARET 2026. Kapten Johny Rondunuwu, profesional maritim dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di industri pelayaran dan kargo, mengeluarkan suara tegas: keputusan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memindahkan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarissa (Pulau Seram) ke Pulau Ambon adalah langkah yang tepat dan menyelamatkan masa depan ekonomi Maluku.
“Dengan segala otoritas yang saya miliki sebagai praktisi pelabuhan yang telah membuktikan diri, saya ingin tegaskan kepada seluruh masyarakat Maluku: berhentilah membela narasi yang ingin memaksakan pelabuhan terintegrasi di Pulau Seram,” tegas Rondunuwu dengan nada tegas.
“Saya tidak bermain-main, tidak hanya berteori. Saya bicara berdasarkan data yang saya kuasai, pengalaman yang saya jalani, dan fakta lapangan yang tak terbantahkan!” lanjutnya.
Menurut ahli yang telah berkiprah di berbagai proyek pelabuhan besar di Indonesia ini, jika narasi untuk memaksakan MIP di Waisarissa dibiarkan berkembang, itu sama saja menggali kubur bagi ekonomi Maluku.
“Yang akan menangis bukan pengkritik kebijakan Gubernur Lewerissa – mereka pasti akan cari proyek lain untuk digerogoti. Tapi yang benar-benar menderita adalah para petani dan nelayan di seluruh Maluku, bahkan anak cucu kita yang akan terpaksa membayar utang proyek yang mungkin akan mangkrak selama tiga puluhan tahun!” jelasnya dengan penuh emosi.
Rondunuwu menjelaskan, setiap proyek infrastruktur pelabuhan selalu melewati tahapan studi kelayakan yang tidak pernah sekadar formalitas administratif. Hal itulah yang menjadi dasar Gubernur Hendrik Lewerissa memerintahkan studi ulang terhadap lokasi Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Hasilnya dari lembaga studi kelayakan independen yang berpengalaman di bidang pelabuhan dan pelayaran sangat jelas: Waisarissa tidak layak menjadi lokasi MIP!” ucapnya.
Menurutnya, pihak-pihak yang menyerang keputusan gubernur dengan menyebutnya sebagai keputusan politik bukan teknis telah melakukan kesalahan besar.
“Saya ingin bertanya kepada mereka yang mengkritik: apakah mereka lebih paham daripada lembaga studi kelayakan independen yang berbicara berdasarkan ilmu dan data yang akurat?” tandasnya.
“Keputusan yang berdasarkan fakta dan data bukanlah tindakan yang harus ditentang, melainkan langkah yang harus kita dukung untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Maluku.” (TM-OL).
—
