TIFA MALUKU. COM, – Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Panca Karya Maluku menunjukkan tanda-tanda perombakan yang signifikan sejak awal tahun 2025, setelah Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerissa menunjuk direktur dan dewan pengawas baru untuk menggerakkan potensi bisnis yang terpendam selama bertahun-tahun.
Langkah strategis yang ditempuh telah mulai memberikan dampak nyata pada struktur bisnis, kondisi keuangan, dan kelancaran operasional unit usaha yang menjadi tonggak perekonomian daerah.
BERBAGAI UNIT USAHA DORONG DIVERSIFIKASI PENDAPATAN
Dengan empat lini bisnis utama, PERUMDA Panca Karya mengoptimalkan setiap potensi sektor yang dikelolanya. Unit Usaha Pelayaran yang menjadi tulang punggung konektivitas antar pulau Maluku mengoperasikan 4 kapal komersil dan 5 kapal subsidi, dengan rute yang mencakup wilayah strategis seperti Galala-Namlea, Hunimua-Waipirit, hingga Ambon-Tual.
Sementara itu, Unit Usaha Trans Amboina yang mengelola 13 unit bus dan 1 unit tangki udara siap meningkatkan pelayanan publik setelah melalui proses perbaikan menyeluruh. Unit Usaha Kehutanan juga menargetkan produksi sebesar ±53.215,99 meter kubik pada tahun 2025, sebagai kontribusi nyata bagi sektor kehutanan daerah. Tak ketinggalan, pengelolaan aset strategis berupa Gedung Christian Centre juga dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan non-konvensional.
KEUANGAN: DARI TANTANGAN MENJADI PELUANG TRANSFORMASI
Data keuangan per September 2025 mencatat saldo perusahaan sebesar Rp 363.544.317 dengan total hutang sebesar Rp 22.314.255.532. Melihat kondisi tersebut, direksi baru segera mengambil langkah tegas dalam 100 hari kerja pertama.
“Kita fokus pada pembayaran hutang prioritas dan restrukturisasi kewajiban keuangan,” ujar salah satu anggota direksi dalam konferensi pers terbaru. Langkah konkret yang telah dijalankan meliputi pembayaran hutang tagihan kapal dan hasil Hutan Produksi Hasil (HPH) sebesar Rp 2.471.437.415 hingga Desember 2025, pengajuan kredit sebesar Rp 3,5 miliar dari Bank Maluku & Malut untuk melunasi hutang docking kapal, serta normalisasi pembayaran gaji dan THR karyawan yang selama ini sering terlambat, ” kata Direktur PERUMDA Panca Karya, Rany Tualeka kepada Redaksi melalui telepon selulernya, kemarin.
OPERASIONAL: DARI KETERBATASAN KE KEBERLANCARAN
Di Unit Usaha Pelayaran, kondisi yang semula menghadapi tantangan besar—7 dari total kapal dalam proses docking dan hanya 1 kapal yang beroperasi, sudah menunjukkan kemajuan pesat. Sebanyak 6 kapal kini kembali beroperasi, sementara tiga kapal lainnya (KMP Lori Amar, KMP Tanjung Soleh, dan KMP Teluk Ambon) sedang dalam tahap penyelesaian docking dengan mendapatkan diskon 15% dari Dok Wayame untuk beberapa unit kapal.
Untuk Unit Usaha Trans Amboina, setelah subsidi dihilangkan sejak Juni 2025, direksi baru mengambil langkah tepat dengan meningkatkan pendapatan melalui rental bus sesuai tarif standar dan melakukan perbaikan fisik pada seluruh armada hingga siap beroperasi penuh.
VISI KEDEPAN: PAD MALUKU NAIK 25% DENGAN PERUBAHAN STRATEGIS
Dengan dukungan penuh dari Gubernur Hendrik Lewerissa sebagai Ketua Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPM), PERUMDA Panca Karya menargetkan sisa hutang dapat ditekan di bawah Rp 2 miliar pada akhir 2028, perusahaan bebas dari beban bunga berlebih, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku hingga 25%. Langkah ini juga diimbangi dengan upaya menyelaraskan regulasi sesuai praktik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) modern dan inovatif melalui revisi Peraturan Daerah yang relevan.
“Transformasi PERUMDA Panca Karya bukan hanya tentang perbaikan internal, tapi juga kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi daerah”. (TM – OL)
