TIFA MALUKU.COM, – Kota Ambon kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan negeri melalui peran sentral Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menekankan pentingnya keberadaan kedua lembaga ini sebagai pilar utama dalam memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif dan akuntabel.
Hal ini disampaikan usai pelaksanaan acara Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Saniri Negeri dan BPD pada empat negeri dan dua desa di Kota Ambon, Jumat (13/02/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu, mereka diharapkan mampu membantu Raja dan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan serta memastikan bahwa pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Dengan telah lengkapnya struktur Saniri dan BPD, kinerja pemerintahan di tingkat bawah diharapkan semakin maksimal,” ujarnya tegas. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan struktur pemerintahan desa dan negeri merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menyoal negeri yang saat ini belum memiliki raja definitif, Wali Kota Wattimena menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan tersebut sedang berjalan. Posisi kosong tersebut sebagian besar disebabkan oleh meninggalnya pejabat sebelumnya atau pemberhentian berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kami akan segera memproses kembali berdasarkan putusan PTUN, dan perkirakan dalam waktu sekitar satu minggu sudah bisa diselesaikan,” tambahnya.
Wattimena juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan seluruh tahapan dan mekanisme, terutama yang berkaitan dengan adat, secara lengkap dan benar. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam prosedur dapat membuka peluang sengketa hukum di masa depan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan negeri harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah Kota Ambon menegaskan tidak akan mengintervensi mekanisme adat yang berlaku, namun berharap seluruh proses dapat segera diselesaikan agar semua negeri di Ambon memiliki raja definitif. Hal ini penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Wali Kota juga menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme.
“Saniri Negeri dan BPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan di tingkat desa dan negeri berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Wattimena memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para pejabat yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik selama ini. Ia berharap pejabat baru dapat melanjutkan semangat tersebut demi membawa kemajuan nyata bagi desa dan negeri yang mereka pimpin.
Penguatan Saniri Negeri dan BPD merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkokoh struktur pemerintahan di tingkat bawah, tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon. Dengan kepemimpinan yang profesional dan berintegritas, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dan negeri dapat terus meningkat, menciptakan Ambon yang lebih maju dan harmonis. (TM – OL)
