TIFAMALUKU.COM, – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyoroti tajam masih terbatasnya akses terhadap pelayanan hukum dan keamanan di wilayah kepulauan Maluku.
Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, usai melakukan serangkaian pengawasan di sejumlah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik kepulauan.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah, Komisi I menemukan fakta memprihatinkan: ketiadaan lembaga pelayanan hukum yang memadai seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, serta minimnya fasilitas kepolisian. Kondisi ini menciptakan kendala serius bagi masyarakat dalam mengakses keadilan dan pelayanan dasar hukum.
“Situasi ini jelas memberatkan masyarakat, terutama di daerah kepulauan yang biaya transportasinya tinggi. Negara harus hadir memastikan pelayanan hukum bisa diakses secara adil dan merata,” tegas Solichin, (6/3/2026). Ia mencontohkan betapa sulitnya warga Kabupaten Buru Selatan yang harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Buru hanya untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), bahkan harus ke Kota Ambon untuk mengurus STNK dan BPKB. Hal serupa juga dialami oleh masyarakat di Kepulauan Tanimbar.
Solichin menekankan bahwa kondisi ini memaksa warga menempuh perjalanan antarpulau yang memakan biaya tidak sedikit, hanya demi mengurus kebutuhan administrasi hukum yang seharusnya mudah diakses.
Selain persoalan krusial akses hukum, Komisi I DPRD Maluku juga menaruh perhatian serius pada kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Solichin menyebutkan bahwa pihaknya telah proaktif menggelar rapat koordinasi bersama Kapolres dan Dandim di kelima daerah yang dikunjungi. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas keamanan selama periode Ramadan dan perayaan Idul Fitri.
“Kami sudah menekankan agar pengamanan dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” ujarnya, menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga ketertiban.
Menindaklanjuti temuan ini, Komisi I DPRD Maluku berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, Polda Maluku, serta instansi terkait lainnya. DPRD berharap agar peningkatan layanan hukum dan keamanan di wilayah kepulauan dapat segera diwujudkan, demi menjamin hak-hak dasar seluruh masyarakat Maluku untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman. (TM-OL)
