TIFAMALUKU.COM, **Ambon, 26 Agustus 2026** — Anggota DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyoroti persoalan penetapan batas kawasan Taman Nasional Manusela di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Ia mendesak pemerintah agar melibatkan masyarakat hukum adat dalam setiap proses penataan dan penetapan batas kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah adat.
Sebelumnya, sebanyak 13 negeri adat di Seram Utara melakukan penolakan terhadap penetapan dan pergeseran batas kawasan Taman Nasional Manusela, termasuk mengunci wilayah pegunungan melalui penerapan sasi. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut, padahal wilayah itu telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun.
Alhidayat menjelaskan bahwa meskipun penetapan batas kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat. “Masyarakat adat harus diperhatikan dan dijunjung, karena mereka hidup di sana jauh sebelum negara ini ada,” ujarnya.
Selama ini, proses penetapan batas dinilai sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat dan tanpa berita acara kesepakatan bersama. Hal inilah yang memicu keberatan dan konflik di lapangan.
– Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) turun langsung ke lapangan untuk berdialog terbuka dengan masyarakat adat
– Penetapan batas kawasan harus didasari kesepakatan bersama, bukan sekadar keputusan administratif
– DPRD Maluku akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Kehutanan melalui Komisi II DPR RI
Alhidayat menegaskan, persoalan batas kawasan bukan sekadar garis di peta, melainkan berkaitan langsung dengan ruang hidup dan keberlanjutan masyarakat adat. Penyelesaiannya memerlukan dialog, keterbukaan, dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. (TM-OL)









