**Dugaan Pinjaman Tanpa Sepengetahuan Nasabah Disorot DPRD Maluku, Bank Diminta Kembalikan Agunan Tepat Waktu**

oleh -3 views
{"source_type":"vicut","data":{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","pictureId":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{"scene":"cover_edit_tool","enter_from":"edit_tool"}"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","pictureId":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{\"scene\":\"cover_edit_tool\",\"enter_from\":\"edit_tool\"}"}"}

TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti berbagai keluhan masyarakat terhadap layanan perbankan, mulai dari dugaan transaksi pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah, keterlambatan pengembalian jaminan/agunan, hingga penanganan keluhan pengalihan utang.

 

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, dan dihadiri oleh sembilan mitra kerja terkait sektor perbankan, di ruang rapat Komisi III, Karang Panjang, Ambon, Kamis (5/11/2026) .

 

Terkait dugaan penyalahgunaan proses pinjaman, pihak bank telah melaporkan pihak yang diduga bersalah. Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Masohi dan sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

Komisi III juga menegaskan komitmen bank untuk mengembalikan sertifikat agunan nasabah paling lambat Desember 2026. Jika tidak dapat dikembalikan dalam batas waktu tersebut, bank wajib memberikan penggantian.

 

“Jika hingga Desember belum dikembalikan, maka pimpinan cabang akan diganti dan pihak yang bertanggung jawab saat itu akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Alhidayat.

 

Terkait keluhan nasabah Imelda yang menerima beban pinjaman almarhum suaminya, disepakati penagihan ditangguhkan sementara. Ibu Imelda diberikan kesempatan menyelesaikan kewajiban secara bertahap tanpa ancaman penyitaan mendadak.

 

Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Jumat (6/11/2026) untuk membahas keluhan nasabah secara lebih mendalam.

 

Kasus di BRI Unit Pasahari dan Ambon juga menjadi perhatian serius. Agen dan petugas bank yang diduga terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

Alhidayat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap seluruh lembaga perbankan yang beroperasi di Maluku. Bank juga diminta memperketat pengawasan internal agar praktik merugikan nasabah tidak terulang.

 

Selain pengawasan, sosialisasi dan edukasi perbankan dinilai masih sangat minim. Sepanjang tahun ini, jangkauan edukasi OJK baru sekitar 10.000 orang dari total penduduk Maluku yang mencapai 1,9 juta jiwa — baru sekitar 0,9 persen.

 

“Angka ini masih sangat kecil. Masyarakat perlu lebih banyak dipahamkan soal prosedur pinjaman, hak nasabah, dan risiko penyerahan jaminan,” tegasnya.

 

DPRD berharap pengawasan yang lebih ketat beriringan dengan edukasi yang lebih luas, sehingga masyarakat Maluku semakin terlindungi dari praktik perbankan yang merugikan. (TM-OL)

Tentang Penulis: tifamaluku

Gambar Gravatar
Nama Lengkap : Ongen Lekipiouw, S. Sis Jabatan : Pimpinan Perusahaan/Redaksi Alamat : Jalan Dr Kayadoe Kudamati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.