DPRD Maluku: APBD Harus Berbasis Data Akurat, Kesejahteraan Rakyat Jadi Fokus Utama

oleh -0 views
{"source_type":"vicut","data":{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","pictureId":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{"scene":"cover_edit_tool","enter_from":"edit_tool"}"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","pictureId":"VE5YPF1W-35DT-7NE2-YO8E-U1Z053P00DLP","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{\"scene\":\"cover_edit_tool\",\"enter_from\":\"edit_tool\"}"}"}

TIFAMALUKU.COM, **Ambon, 26 Agustus 2026** — Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku senantiasa didasari data yang akurat dan terukur. Hal ini disampaikan usai Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu malam (26/8/2026).

 

Enam fraksi di DPRD Maluku — NasDem, Golkar, PKB, Hanura, PDI Perjuangan, dan Nurani Pembangunan — telah menyampaikan catatan dan pandangan masing-masing atas pelaksanaan APBD 2025. Benhur menegaskan catatan-catatan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

 

“Semua perlu satu tarikan frekuensi untuk membedah pelaksanaan APBD secara objektif. Ini bukti bahwa menghadirkan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama kita,” ujar Benhur.

 

Ia berharap Pemprov Maluku menjadikan masukan dari seluruh fraksi sebagai bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun-tahun mendatang. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

 

Ke depan, sejumlah sektor strategis menjadi fokus utama perbaikan: pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Evaluasi APBD juga tidak boleh sekadar melihat angka di atas kertas — manfaat nyata bagi rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan setiap kebijakan anggaran. Pertanggungjawaban APBD 2025 diharapkan menjadi momentum penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah di Maluku. (TM-OL)

Tentang Penulis: tifamaluku

Gambar Gravatar
Nama Lengkap : Ongen Lekipiouw, S. Sis Jabatan : Pimpinan Perusahaan/Redaksi Alamat : Jalan Dr Kayadoe Kudamati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.