TIFAMALUKU.COM, **Ambon, 28 Agustus 2026** — Komisi II DPRD Maluku menyoroti persoalan antrean panjang kendaraan dan keterbatasan kuota solar subsidi di sejumlah SPBU Kota Ambon. Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja bersama PT Pertamina Patra Niaga dan lembaga penyalur, Jumat (28/8/2026).
Ketua Komisi II, Irawady, SH, menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2019.
– Beberapa SPBU mendapat kuota solar sangat kecil, bahkan ada yang hanya sekitar 1 ton per hari
– Distribusi belum merata sehingga kendaraan menumpuk di sedikit titik penyalur
– Lokasi SPBU di persimpangan dan kawasan padat menyebabkan antrean mengganggu arus lalu lintas.
– **Tambah dan peratakan kuota** antar-SPBU agar kendaraan terbagi ke lebih banyak titik
– **Atur jam pelayanan bertahap**, tidak dijual sekaligus dari pagi hingga habis. Beberapa SPBU sudah mencoba melayani pagi hari dan dilanjutkan siang–sore untuk mengurai kepadatan
– SPBU yang belum mendapat kuota solar didorong mengajukan usulan melalui pemerintah daerah
– DPRD bersama Pertamina dan Pemda akan mengumpulkan **data kebutuhan riil BBM subsidi** di seluruh Maluku sebagai dasar pengusulan kuota tahun 2027, dengan harapan minimal dipertahankan atau bahkan ditambah
Irawady menegaskan ketersediaan BBM subsidi di Maluku hingga akhir 2026 dipastikan aman. “Persoalannya bukan kelangkaan, melainkan mekanisme distribusi dan pemerataan kuota. Jika diperbaiki, antrean dapat diatasi dan masyarakat tidak lagi dirugikan,” pungkasnya. (TM-OL)









