TIFAMALUKU. COM, **AMBON** — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ari Sahertian, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan hak yang melekat, melainkan diberikan dan dibayarkan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Ari menanggapi perbedaan informasi yang muncul terkait pembayaran TPP, antara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD).
“Informasi yang disampaikan Sekda Maluku berbeda dengan yang disampaikan Kepala BPKAD. Masyarakat maupun ASN perlu memahami bahwa TPP itu bukan hak yang melekat. Pembayarannya didasarkan pada kemampuan keuangan daerah,” ujar Ari kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (4/8/2026).
Ari menjelaskan bahwa kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga pembayaran TPP harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Meski begitu, Ari memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memenuhi pembayaran TPP ketika kondisi keuangan membaik.
“Harapannya pengelolaan keuangan daerah dapat ditata dengan lebih baik, sehingga hak-hak ASN terkait TPP tetap bisa dibayarkan. Mungkin tidak sekaligus, bisa dibayarkan bertahap, misalnya setiap dua atau tiga bulan sekali, sesuai kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Politisi dari Fraksi PKB ini menambahkan, ketentuan mengenai pemberian TPP telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa pemberian dan pembayaran TPP bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Jika daerah belum mampu, hal itu tidak bisa dipaksakan. Demikianlah ketentuannya. Yang terpenting saat ini adalah adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menata pengelolaan keuangannya, agar pembayaran TPP dapat direalisasikan sesuai kemampuan yang dimiliki,” pungkasnya. (TM-OL)








