**Rovik Sentil BPJN Maluku: Pengawasan Proyek Jalan Piru-Loki Harus Didukung Data Lengkap**

oleh -1 views

TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik A. Afifudin, menyoroti minimnya kelengkapan data dan dokumen dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku maupun pihak kontraktor saat pelaksanaan pengawasan proyek ruas jalan Piru–Loki di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

 

Hal tersebut disampaikan Rovik dalam rapat Komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Maluku, kontraktor pelaksana, dan LSM Komando Garuda Sakti Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Selasa (14/7/2026).

 

Menurut Rovik, sebelum tim DPRD melakukan pengawasan ke lapangan, seluruh dokumen pekerjaan seharusnya sudah disiapkan secara lengkap. Hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai negara dapat berjalan dengan baik.

 

Dokumen yang dimaksud mencakup antara lain peta lokasi pekerjaan, titik penanganan, panjang ruas yang dikerjakan, jenis pekerjaan, serta informasi mengenai progres pelaksanaan di lapangan.

 

“Kalau dokumen tidak lengkap, kami turun ke lapangan mau melihat apa? Kami seperti berjalan buta karena tidak mengetahui secara rinci lokasi pekerjaan, berada di desa mana, berapa panjang penanganannya, dan seperti apa progresnya,” ujar Rovik.

 

Ia menjelaskan bahwa pada pengawasan sebelumnya, masih ditemukan lokasi pekerjaan yang belum dilengkapi informasi yang memadai. Bahkan di sejumlah titik belum terdapat penandaan pekerjaan maupun data pendukung yang dapat menjadi acuan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan.

 

Kondisi ini dinilai menyulitkan Komisi III DPRD Maluku dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek jalan nasional di daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar pada setiap agenda pengawasan ke depan, BPJN Maluku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kontraktor pelaksana menyiapkan seluruh data teknis sebelum rombongan DPRD turun ke lapangan.

 

Dengan tersedianya dokumen yang lengkap, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah maupun pihak pelaksana proyek.

 

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. DPRD harus mengetahui secara jelas pekerjaan yang diawasi, sehingga fungsi pengawasan benar-benar berjalan maksimal dan menjadi dasar bagi kami dalam menyusun rekomendasi,” tegasnya.

 

Rovik menambahkan, pengawasan proyek infrastruktur di daerah lain telah berjalan lebih baik karena dokumen selalu disiapkan terlebih dahulu sebelum peninjauan lapangan. Praktik baik ini diharapkan dapat diterapkan juga dalam pengawasan proyek jalan di Seram Bagian Barat agar proses pengawasan berlangsung lebih terukur dan akuntabel.

 

Selain itu, Rovik juga mendesak pihak kontraktor untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada DPRD maupun masyarakat, guna menghindari kesalahpahaman di lapangan.

 

“Ini harus menjadi pelajaran bersama. Ke depan, setiap pengawasan DPRD harus didukung dokumen lengkap sehingga kami mengetahui secara pasti kondisi pekerjaan sebelum turun ke lapangan,” katanya.

 

Rovik menegaskan, kelengkapan dokumen merupakan syarat utama dalam pelaksanaan pengawasan, agar DPRD dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap pembangunan infrastruktur secara maksimal. (TM-OL)

Tentang Penulis: tifamaluku

Gambar Gravatar
Nama Lengkap : Ongen Lekipiouw, S. Sis Jabatan : Pimpinan Perusahaan/Redaksi Alamat : Jalan Dr Kayadoe Kudamati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.