TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon, harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan usai memimpin rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (4/11/2026).
Rovik menyampaikan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan, di mana Pangdam telah memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Penghentian itu, katanya, harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh kegiatan selanjutnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Prinsipnya, DPRD Provinsi Maluku menjalankan amanat undang-undang. Jika undang-undang melarang, maka tidak boleh dilakukan. Itu yang paling mendasar,” tegasnya.
Rovik menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan lima sungai strategis di Kota Ambon berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Balai Wilayah Sungai. Oleh karena itu, Komisi III meminta penjelasan menyeluruh dari BWS Maluku terkait batas kewenangan, fungsi sungai, serta ketentuan hukum yang mengatur aktivitas di kawasan tersebut.
Berdasarkan penjelasan BWS Maluku, berbagai regulasi — mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden dan menteri — memang telah mengatur pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Namun, **tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan dasar hukum untuk membangun di badan atau tengah sungai.**
“Selama ini tidak ada praktik pembangunan di tengah alur sungai. Aturan yang ada fokus pada pengelolaan kawasan sempadan. Sementara untuk pembangunan di tengah badan sungai, belum ada peraturan yang bisa membenarkan hal tersebut,” ujarnya.
Penjelasan ini sejalan dengan hasil rapat koordinasi sebelumnya. Meski demikian, Komisi III akan terus mendalami seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan ini.
Rovik berharap seluruh pihak terkait dapat menaati aturan secara konsisten. “Kita bagian dari pemerintahan, harus taat pada hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan yang sudah ada ini benar-benar dijalankan di lapangan,” katanya.
Ia juga menyarankan agar masing-masing pihak menjalankan kewenangan sesuai ketentuan, sehingga persoalan Sungai Waitomu tidak berlarut-larut menjadi polemik di media. (TM-OL)








