TIFA MALUKU. COM – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, program ini mendapat perhatian serius dengan berbagai langkah strategis guna memastikan manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat Maluku.
Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan hasil rapat evaluasi terbaru bahwa hingga Juli 2025, program MBG telah menjangkau 76.000 penerima manfaat yang tersebar di 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 11 kabupaten/kota. Kota Ambon menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni tujuh dapur, diikuti Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.
Gubernur Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah menghibahkan atau meminjam-pakaikan lahan untuk pembangunan dapur MBG. Lahan-lahan tersebut kini dalam proses verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai titik SPPG baru. Saat ini terdapat 21 SPPG beroperasi, dan tambahan 11 dapur MBG baru sedang menunggu kelengkapan sertifikat dari Kabupaten Buru Selatan.
Menghadapi tantangan geografis kepulauan, Pemprov Maluku menetapkan jarak maksimal antara dapur dan sekolah sekitar 6 kilometer atau 30 menit waktu tempuh. Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, dapur MBG dibagi menjadi beberapa unit guna memastikan distribusi makanan bergizi berjalan efektif. Anggaran pembangunan dan peralatan dapur disesuaikan dengan kapasitas pelayanan, misalnya dapur kecil yang melayani 1.000 siswa membutuhkan sekitar Rp1 miliar.
Dalam pelaksanaannya, setiap kabupaten/kota memiliki tiga dapur MBG, dengan satu dikelola oleh provinsi dan dua lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Gubernur juga telah menyiapkan dukungan logistik dan fasilitas untuk kedatangan 70 petugas BGN yang akan bertugas di Maluku, termasuk fasilitas kantor di kawasan Pasar Higienis atau Karang Panjang, Kota Ambon.
Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya mencegah monopoli distribusi bahan pangan dan mengantisipasi krisis suplai yang dapat memicu inflasi. Dengan estimasi kebutuhan makanan bagi sekitar 540 ribu siswa dan dana perputaran triliunan rupiah per tahun, Pemprov mendorong pembentukan sentra produksi lokal seperti sentra telur, daging, dan hortikultura yang terdistribusi merata.
Pengawasan ketat juga diterapkan untuk menjamin higienitas makanan MBG. Setiap SPPG dilengkapi dengan tiga tenaga ahli gizi yang bertugas memeriksa kuantitas, kualitas, dan kebersihan makanan sebelum disajikan. Pemprov Maluku mengajak masyarakat dan petugas untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan atau Balai POM jika menemukan indikasi pelanggaran higienitas.
Program MBG di Maluku tidak hanya sekadar proyek konsumsi, tetapi merupakan investasi masa depan bagi generasi Maluku yang sehat dan cerdas. Gubernur Hendrik Lewerissa telah menetapkan strategi komprehensif mulai dari penyiapan lahan, pembangunan dapur, penguatan tenaga kerja, hingga pengembangan rantai pasokan lokal yang mandiri dan berkelanjutan. (TM-08)
