TIFA MALUKU.COM, AMBON – Pemerintah Kota Ambon menegaskan prinsip dasar pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, namun yang terpenting adalah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara tegas menyatakan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan sosial, dan memihak sepenuhnya kepada kelompok masyarakat yang rentan, terpinggirkan, maupun yang selama ini tertinggal.
Pernyataan prinsipil ini disampaikan Bodewin saat membuka kegiatan Inter-Meeting Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh tim penilai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Selasa (19/5), di Ambon.
Menyambut kedatangan rombongan Komnas HAM, Bodewin mengungkapkan rasa bangga dan kehormatan yang besar. Menurutnya, kehadiran tim penilai bukanlah sebuah pemeriksaan semata, melainkan sumber motivasi dan semangat baru bagi seluruh jajaran pemkot untuk semakin menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di setiap kebijakan yang diambil.
“Kehadiran Ibu Ketua dan seluruh jajaran Komnas HAM merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami. Ini memberikan semangat baru bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai wajah utama pembangunan daerah kita,” ujar Wattimena dengan penuh harap.
Pembangunan Menyeluruh: Kerja Layak, Lingkungan Sehat, hingga Hak Disabilitas
Walikota menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus menyatu dan terwujud nyata dalam berbagai sektor pembangunan. Tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang boleh terlewat. Mulai dari hak atas pekerjaan yang layak, akses pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hingga perlindungan khusus bagi perempuan dan anak, semuanya menjadi prioritas.
Lebih jauh, Bodewin menyoroti kelompok yang sering kali kurang mendapat perhatian, yaitu penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak mereka, termasuk hak atas rasa aman dan keadilan sosial, adalah indikator keberhasilan utama pemerintah.
“Peningkatan kualitas pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang prima, lingkungan hidup yang baik, serta perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak harus benar-benar kita rasakan wujudnya di Kota Ambon. Demikian pula hak kaum disabilitas, kelompok masyarakat rentan, hingga jaminan rasa aman dan keadilan sosial. Kita bangun Ambon agar tidak ada warga yang merasa tersisih,” tegasnya.
Penilaian sebagai Cermin Diri: Cari Kekurangan, Perbaiki Bersama
Kegiatan penilaian yang dilakukan Komnas HAM ini, menurut Bodewin, adalah momen emas bagi pemerintah daerah untuk bercermin. Ini menjadi ruang refleksi sekaligus instrumen penguatan kapasitas, guna melihat sejauh mana kebijakan dan pelayanan publik selama ini telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Ia pun menyatakan keterbukaan penuh pemkot untuk menerima segala masukan, catatan, hingga rekomendasi strategis dari tim penilai. Bagi Bodewin, masukan tersebut adalah peta jalan untuk menyempurnakan kinerja ke depan.
“Kami sangat membutuhkan rekomendasi dan pendampingan dari tim Komnas HAM. Kami ingin tahu, apa yang masih kurang? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Dari proses ini, kita identifikasi celah-celah yang ada agar kita bisa menutupnya dengan kebijakan yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Poin paling tajam dan menginspirasi dari pernyataan Walikota adalah komitmennya agar setiap keputusan pembangunan benar-benar menembus ke lapisan masyarakat terbawah.
“Kami bertekad, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap program yang kita luncurkan harus menyasar mereka yang tertinggal, mereka yang terpinggirkan, maupun mereka yang selama ini mengalami diskriminasi sosial. Pemerintah hadir untuk mereka yang membutuhkan,” ujarnya tegas.
Perintah Tegas ke OPD: Serahkan Data Lengkap, Bekerja dengan Hati
Terkait proses penilaian yang berlangsung, Bodewin memberikan perintah tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Ambon. Ia meminta agar kegiatan ini diikuti dengan keseriusan tinggi, transparan, dan aktif menyediakan seluruh data yang diminta oleh tim Komnas HAM.
“Data adalah bukti kerja kita. Saya berharap seluruh pimpinan OPD memahami betul apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditinggalkan ke depan. Jangan berbelit, jangan menahan data. Kita harus responsif dan terbuka sepenuhnya kepada tim penilai,” perintahnya.
Di akhir pernyataannya, Bodewin menegaskan kembali filosofi penilaian ini. Ia ingin masyarakat paham bahwa kehadiran tim Komnas HAM bukanlah untuk mencari kesalahan atau menuduh pemerintah lalai. Sebaliknya, ini adalah wujud keseriusan pemkot dalam mengejar standar pelayanan yang lebih tinggi.
“Setiap penilaian ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, bukan pula sekadar menunjuk kekurangan kita. Ini adalah langkah sadar kita untuk memperbaiki segala hal yang masih belum sempurna. Memperbaiki diri adalah komitmen mutlak kami dalam semua aspek pembangunan, demi Ambon yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkas Bodewin M. Wattimena, meninggalkan pesan inspiratif bagi seluruh elemen masyarakat Kota Ambon. (TM-OL)
