TIFA MALUKU. COM – Di tengah gemuruh harapan dan semangat membangun Maluku melalui Koperasi Desa Merah Putih, sebuah insiden memalukan terjadi di ruang rapat Gubernur. Fitrah Ambon, Plt. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, tertangkap kamera sedang terlelap saat Gubernur Hendrik Lewerissa tengah memaparkan program penting di hadapan Wakil Ketua DPD RI dan Ketua Komite IV DPD RI. Ironis!
Senin, 25 Agustus 2025, menjadi hari yang tak terlupakan bagi dunia pemerintahan Maluku. Rapat yang seharusnya menjadi momentum penting untuk membahas alokasi anggaran pusat bagi Koperasi Desa Merah Putih di 11 kota dan kabupaten, justru diwarnai aksi tidur seorang pejabat tinggi.
Video berdurasi 1 menit 8 detik yang viral di media sosial memperlihatkan Fitrah Ambon tidur lelap saat Gubernur Hendrik Lewerissa sedang bersemangat menjelaskan bagaimana bantuan pemerintah harus dikelola secara profesional. Reaksi publik pun meledak. Kecaman demi kecaman membanjiri platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.
Netizen ramai-ramai menggunakan tagar #MalukuMalu dan #FitrahAmbonDicopot untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Kolom komentar dipenuhi dengan ungkapan kekecewaan, sindiran pedas, hingga tuntutan agar Fitrah Ambon segera dicopot dari jabatannya.
“Pejabat kok tidur pas rapat penting? Gak punya etika! #MalukuMalu,” tulis seorang pengguna Twitter.
“Ini memalukan! Gubernur harus tegas! Jangan biarkan pejabat seperti ini merusak citra Maluku. #FitrahAmbonDicopot,” timpal pengguna Facebook lainnya.
Tak hanya itu, beberapa tokoh masyarakat dan pengamat politik lokal juga turut memberikan komentar pedas. Mereka menilai, insiden ini mencerminkan kurangnya profesionalisme dan rasa tanggung jawab dari seorang pejabat publik.
Masyarakat Maluku merasa geram dan malu atas kejadian ini. Mereka menilai, seorang pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik dan menunjukkan kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
“Sangat memalukan, dan tidak punya etika. Fitrah Ambon harus diganti dari jabatannya. Pejabat seperti itu tidak layak dipertahankan dalam kepemimpinan Gubernur HL,” ujar seorang warga dengan nada penuh kekecewaan.
Harapan pun muncul agar Gubernur Hendrik Lewerissa segera bertindak tegas. Evaluasi dan penggantian Fitrah Ambon dari jabatannya menjadi tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi di Maluku. Pertanyaan besar muncul: apakah ini hanya sekadar kecerobohan individu, ataukah ada masalah yang lebih dalam dalam sistem pemerintahan? Hanya dengan evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah provinsi Maluku dapat dipulihkan. Maluku membutuhkan pejabat yang bukan hanya cakap, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. (TM-708)
