TIFAMALUKU. COM, JAKARTA – Di tengah gemerlap Jakarta, tepatnya di ruang pertemuan Bank Indonesia, suara lantang dari Maluku bergema. Gubernur Hendrik Lewerissa hadir di Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai representasi dari realitas pahit yang dialami wilayah kepulauan.
Dengan tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita”, forum ini menjadi saksi bisu dari perjuangan Maluku mencari keadilan ekonomi.
Baca juga : https://tifamaluku.com/garuda-yaksa-championship-panggung-atlet-maluku-ukir-prestasi-gemilang/
Gubernur Lewerissa, dengan tenang namun penuh penekanan, menggambarkan Maluku sebagai provinsi dengan 92,6 persen wilayah laut dan hanya 7,4 persen daratan. Potensi perikanan yang melimpah seolah menjadi ironi di tengah keterbatasan fiskal yang mendera.
“Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal rendah. Kami sangat tergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya, menyiratkan betapa rentannya daerahnya terhadap kebijakan pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), (Jakarta (15/09/2025).
Lewerissa tidak hanya mengeluhkan ketergantungan fiskal, tetapi juga menyoroti bagaimana kebijakan pusat justru menghambat upaya daerah untuk mandiri. Sektor perikanan dan pertambangan, dua potensi utama Maluku, seolah tak bisa dioptimalkan karena kewenangan yang ditarik ke pusat.
“Pendapatan negara bukan pajak dari perikanan semuanya ditarik ke pusat. Jadi bagaimana kami bisa menggenjot PAD? Tangan kami diikat,” tegasnya.
Ia mencontohkan bagaimana pemerintah provinsi hanya diberi kewenangan mengeluarkan izin untuk kapal maksimal 30 GT, selebihnya diambil alih kementerian. Sektor pertambangan pun tak kalah pelik, hampir semua kewenangan ditarik ke pusat, kecuali izin pertambangan rakyat. Akibatnya, ruang fiskal Maluku makin sempit.
Ironi terbesar yang diungkapkan Lewerissa adalah bagaimana Maluku, yang menyumbang 30 persen potensi perikanan nasional, justru tidak merasakan dampak nyata dari kekayaan alamnya. Aturan transhipment, alih muat ikan di laut, membuat hasil tangkapan tak pernah singgah ke daratan.
“Pertumbuhan ekonomi eksklusif seperti ini tak memberi manfaat bagi pemilik sumber daya. Yang kami butuhkan adalah pertumbuhan inklusif, yang langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya penuh penekanan.
Di forum itu, Gubernur Maluku tidak hanya mengeluh, tetapi juga mengetuk nurani pusat. Ia meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-daerah.
“Mungkin di forum terhormat ini, saya mau mengetuk nurani pemerintah pusat. Kebijakan yang tidak pro-daerah harus ditinjau ulang bahkan direvisi,” pintanya.
Suara Gubernur Lewerissa adalah suara dari daerah yang kaya sumber daya, namun miskin kewenangan. Ini adalah peringatan keras bahwa di balik gembar-gembor pertumbuhan ekonomi nasional, masih ada ketidakadilan yang nyata. Namun, di balik semua tantangan, harapan untuk keadilan ekonomi di Maluku tidak boleh padam.
“Tangan kami ingin membangun ekonomi, tapi tangan lain justru mengamputasi dengan kebijakan.” Semoga suara dari Maluku ini menjadi titik balik bagi keadilan ekonomi di seluruh pelosok negeri. (TM-708)
