TIFAMALUKU.COM – Di tengah krisis anggaran yang menghimpit, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Usulan berani ini muncul sebagai respons terhadap tertekannya keuangan daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Richard Rahakbauw, anggota Fraksi Golkar, menegaskan bahwa rencana pembangunan daerah adalah nyawa dari visi dan misi kepala daerah. Namun, ia mengakui bahwa dengan kondisi keuangan yang serba sulit, tidak mungkin semua program daerah dapat dibiayai sepenuhnya melalui APBD.
“Fraksi Golkar melihat bahwa pada tahun 2026, Gubernur dan Wakil Gubernur harus berani mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat untuk menyelamatkan program dan kegiatan prioritas,” seru Rahakbauw. Ia menambahkan bahwa pinjaman ini adalah kunci untuk memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang membebaskan wilayah terisolasi dan memperkuat konektivitas antar daerah.
Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh terhadap opsi pinjaman daerah, namun dengan syarat tegas bahwa setiap pengajuan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD, disertai pembahasan rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dibiayai.
Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik masukan Fraksi Golkar dan fraksi-fraksi lainnya. Ia mengakui dengan jujur bahwa pengelolaan APBD 2025 tidak mudah karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang memukul kemampuan fiskal daerah.
“APBD Perubahan bukan berarti ada tambahan pendapatan, tetapi justru karena pendapatan kita merosot tajam,” ungkap Gubernur. Ia berharap semua OPD dan BUMD berjuang keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur juga memperingatkan bahwa jika Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 terus dipangkas, maka pemerintah provinsi harus menerapkan kebijakan keuangan yang lebih ketat dan realistis.
“Saya sangat mengapresiasi pandangan Fraksi Golkar yang merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Saya sepakat sepenuhnya bahwa utang itu bukan sesuatu yang haram atau tabu untuk dihindari,” tegas Lewerissa.
Menurutnya, utang dapat menjadi senjata ampuh untuk pembangunan selama disertai dengan perencanaan program yang jelas, transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak.
“Kami akan melibatkan DPRD secara transparan sesuai mekanisme yang berlaku. Pandangan Fraksi Golkar ini akan menjadi prioritas utama pemerintah,” janji Gubernur. (TM-708)
