TIFA MALUKU. COM, **PIRU** — Setelah melakukan pengawasan di Kabupaten Buru, Komisi I DPRD Provinsi Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengamanan aset tanah milik pemerintah provinsi, khususnya lahan SMA, SMK, dan SLB.
Ketua Komisi I, Solichin Buton, menyampaikan bahwa persoalan legalitas lahan merupakan syarat mutlak dalam mendukung berbagai program pembangunan pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah.
“Di Kabupaten Buru, kami sudah turun beberapa waktu lalu dan mendapat respons yang baik dari kepala cabang. Dari 27 SMA dan SMK, 10 sudah bersertifikat, sementara sisanya masih dalam proses. Ini menjadi dasar kami untuk melakukan pengawasan lanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),” ujar Buton saat berada di Piru, Sabtu (2/5/2026).
Kunjungan ke SBB bertujuan untuk mengecek langsung perkembangan sertifikasi lahan sekolah sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, salah satu hambatan utama dalam memperoleh bantuan revitalisasi pembangunan sekolah adalah belum tuntasnya status sertifikat tanah.
“Dalam pembahasan LKPJ, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga menyampaikan bahwa kendala utama kita adalah sertifikat lahan. Ini yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I mengundang Dinas Pendidikan Cabang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pemerintah Kabupaten SBB untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kita ingin mengetahui berapa sekolah yang sudah bersertifikat dan yang belum, serta kendala apa saja yang dihadapi. Target kita jelas, pada tahun 2026 penyelesaian harus mencapai persentase yang signifikan,” katanya.
Tim dari pemerintah provinsi bahkan telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi batas-batas tanah.
“Komisi I mendukung penuh proses ini dan akan terus melakukan pengawasan serta rapat-rapat lanjutan. Apalagi ada anggota Komisi I dari SBB yang terus mendesak agar persoalan ini segera dituntaskan,” tambahnya.
Data sementara menunjukkan, dari total 62 sekolah di SBB, masih ada 22 sekolah yang belum memiliki sertifikat lahan. Pihak BPN SBB memastikan bahwa jika seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi, target penyelesaian 100 persen sertifikasi pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai.
Komisi I DPRD Maluku menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, guna menjamin kepastian hukum atas aset pendidikan serta memperlancar program pembangunan di sektor pendidikan. (TM-OL)







