TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Komisi I DPRD Maluku menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa tanah kawasan OSM yang dijadwalkan berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku, Ambon, Kamis (18/6/2026). Penundaan dilakukan karena pihak Kodam XV/Pattimura yang telah diundang berhalangan hadir dikarenakan agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanella, menjelaskan bahwa surat dari kuasa hukum masyarakat telah diterima dan diteruskan kepada pimpinan DPRD melalui Komisi I untuk ditindaklanjuti. Undangan resmi kepada Kodam XV/Pattimura juga telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.
“Kami sudah memberikan pemberitahuan beberapa hari lalu kepada Kodam XV/Pattimura. Namun karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, mereka belum bisa hadir. Pada prinsipnya DPRD akan memanggil kembali karena persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” ujar Edison.
Pada pertemuan yang tertunda tersebut, hadir sembilan orang dari tim kuasa hukum masyarakat OSM serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Komisi I menegaskan tetap berkomitmen menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami sudah bersepakat untuk menunda dan menjadwalkan pemanggilan kembali. Mudah-mudahan pada pemanggilan berikutnya semua pihak dapat hadir sehingga bisa dilakukan pertemuan untuk mendengar penjelasan dari masing-masing pihak,” katanya.
Edison menekankan bahwa kehadiran pihak Kodam XV/Pattimura sangat penting agar persoalan ini dapat dibahas secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu, jika pada pemanggilan berikutnya pihak terkait belum dapat hadir, DPRD akan menempuh langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kuasa hukum masyarakat OSM, Semmy Waileruny, SH., M.Si, meminta agar tidak ada aktivitas atau pembangunan apa pun di atas lahan yang menjadi objek sengketa sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan di DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Edison menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Maluku untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Prinsipnya kami akan menindaklanjuti semua persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat sesuai prosedur yang ada. Kami berharap semua pihak dapat hadir dalam pertemuan berikutnya agar persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi,” pungkasnya. (TM-OL)







