**Dugaan Dokumen Palsu Tanah Eks Hotel Anggrek, Ahli Waris Latumalea Gelar RDP dengan DPRD Maluku**

oleh -2 views
{"source_type":"vicut","data":{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"V6PBVCDL-LCZA-O6Z4-8FND-USWVBN3PBS0R","pictureId":"V6PBVCDL-LCZA-O6Z4-8FND-USWVBN3PBS0R","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{"scene":"cover_edit_tool","enter_from":"edit_tool"}"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"edit_tool","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"V6PBVCDL-LCZA-O6Z4-8FND-USWVBN3PBS0R","pictureId":"V6PBVCDL-LCZA-O6Z4-8FND-USWVBN3PBS0R","capability_name":"capcut_photo_editor","deeplink_extra":"{\"scene\":\"cover_edit_tool\",\"enter_from\":\"edit_tool\"}"}"}

TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Ahli waris almarhum Simon Latumalea bersama warga yang terdampak sengketa tanah di Dusun Dati Sopiamaluang (eks Hotel Anggrek, Ambon) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Maluku.

 

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Jumat (6/3/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Edison Sarimanela, S.H.

 

RDP membahas rencana eksekusi Pengadilan Negeri Ambon terhadap Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ambon terkait objek tanah sengketa tersebut. Dalam forum itu, para ahli waris menyampaikan dugaan kuat adanya “anarki yudisial” serta indikasi pemalsuan dokumen yang mereka sebut sebagai “kejahatan sains”. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam kepastian hukum serta status kepemilikan aset strategis di Kota Ambon.

 

Para pemohon menjelaskan, objek sengketa sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950, yang bahkan telah dieksekusi secara resmi oleh negara pada 6 April 2011.

 

“Secara hukum, menghadirkan perintah eksekusi baru atas objek yang sudah pernah dieksekusi tanpa membatalkan eksekusi sebelumnya merupakan cacat prosedur yang sangat serius,” demikian disampaikan dalam RDP.

 

Ahli waris juga menyoroti dasar kemenangan pihak pemohon eksekusi dalam perkara terbaru, yaitu dokumen *Acte Van Eigendom* Nomor 2842 yang diklaim diterbitkan tahun 1922. Namun, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri pada 4 September 2024 menemukan ketidakwajaran — dokumen tersebut diduga dicetak menggunakan teknologi printer inkjet yang baru ada jauh setelah masa kolonial Belanda. Temuan ini dinilai menjadi bukti kuat bahwa dokumen alas hak tersebut diduga palsu.

 

Para ahli waris meminta DPRD mengawal proses hukum ini dan menyarankan pelaksanaan eksekusi ditunda hingga seluruh fakta hukum diperiksa secara menyeluruh.

 

Perwakilan BPN Ambon menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan detail terkait data register Eigendom 2842. “Data itu pasti ada, akan kami periksa kembali,” ujarnya. BPN juga menjelaskan bahwa sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 93, penunjukan batas tanah saat eksekusi adalah kewenangan panitera pengadilan; BPN hanya bertugas melakukan pengukuran teknis.

 

Wakil Ketua Komisi I, Edison Sarimanela, S.H., menyatakan keprihatinan: “Kami tidak mengintervensi putusan pengadilan, tetapi persoalan ini menyangkut banyak warga dan kepentingan publik, sehingga harus ada solusi yang tidak merugikan masyarakat.”

 

Anggota Komisi I, Nina Batuatas, S.H., M.H., menegaskan: “Satu objek yang sama kini memiliki dua putusan eksekusi. Apalagi dalam kasus pemalsuan dokumen eigendom sudah ada tersangka dan proses hukumnya sudah masuk tahap P21.” Komisi I berencana turun langsung ke lokasi saat proses eksering pada 10 Maret mendatang.

 

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Wahid Laitupa, S.Sos., meminta pengadilan mempertimbangkan penundaan eksekusi: “Orang yang diduga merekayasa dokumen sudah ditahan. Negara adalah negara hukum — proses pidana ini harus dipertimbangkan sebelum eksekusi dilakukan.”

 

Dari hasil RDP, diputuskan DPRD akan mengundang pihak Sahurila, Pengadilan Negeri Ambon, serta pihak terkait lainnya dalam RDP lanjutan. Hasil lengkap akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah dan rekomendasi selanjutnya. (TM-OL)

Tentang Penulis: tifamaluku

Gambar Gravatar
Nama Lengkap : Ongen Lekipiouw, S. Sis Jabatan : Pimpinan Perusahaan/Redaksi Alamat : Jalan Dr Kayadoe Kudamati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.