Pelabuhan Terintegrasi Dapat Dukungan World Bank, Gubernur Juga Jembatani Kerjasama Pusat-Daerah
JAKARTA, TIFA MALUKU,.COM, – Maluku mendapatkan dorongan besar dalam pembangunan dan perencanaan strategis setelah dua langkah penting digarap secara bersamaan: dukungan penuh Bappenas untuk Maluku Integrated Port (MIP) dengan potensi pendanaan dari World Bank, serta peran sentral Gubernur Hendrik Lewerissa dalam menyolidifikasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui APPSI.
MIP: TULANG PUNGGUNG KONEKTIVITAS TIMUR, WORLD BANK AKAN TERLIBAT
Pertemuan strategis antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa beserta tim telah menghasilkan komitmen konkret untuk menyukseskan proyek MIP – yang digadang sebagai gerbang maritim Indonesia Timur.
Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut tidak hanya mendapatkan apresiasi terhadap progres perencanaan daerah, tetapi juga langkah nyata untuk melibatkan mitra internasional.
“Menteri Bappenas akan segera menyurati World Bank untuk meminta keterlibatannya dalam pembiayaan MIP. Sebelumnya, Gubernur bersama tim juga telah bertemu dengan World Bank – ibarat gayung bersambut, pertemuan tersebut sangat produktif,” ungkap Kasrul, Senin (26/1/2026).
Skema pembiayaan dirancang kolaboratif: World Bank akan mendukung infrastruktur dasar, sementara bagian lainnya dibiayai melalui APBN, skema KPBU/PPP, dan dukungan daerah. Lokasi MIP sendiri akan mengikuti rekomendasi ilmiah Bank Dunia yang menunjuk Pulau Ambon – karena berbagi daratan dengan Bandara Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso, sehingga rantai pasok menjadi lebih pendek dan efisien.
“Intinya, Bappenas sangat berkomitmen untuk segera menyukseskan Maluku Integrated Port. Ini bukan hanya proyek daerah, tetapi proyek strategis untuk masa depan Maluku dan Indonesia Timur,” tegas Kasrul.
HENDRIK LEWERISSA DI GARDA DEPAN: SINERGI PUSAT-DAERAH DIRENCANA SISTEMATIS.
Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Hendrik Lewerissa menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Bappenas dan APPSI dengan Nomor NKB-001/DP-APPSI/I/2026 di Jakarta Pusat. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk kolaborasi perencanaan pembangunan yang lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Nota kesepahaman ini mengatur penyelarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan antara pusat dan provinsi. Selain itu, fokus utama juga diberikan pada:
– Pertukaran praktik baik dan inovasi daerah
-Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
– Implementasi Satu Data Indonesia untuk akurasi informasi pembangunan
– Pembentukan forum kolaborasi kebijakan sebagai wadah dialog antara kementerian dan provinsi.
Kehadiran Hendrik mewakili seluruh pemerintah provinsi Indonesia menandakan bahwa pembangunan nasional kini lebih berfokus pada keselarasan dengan kondisi riil di daerah.
Dengan dua langkah strategis ini, Maluku tidak hanya akan memiliki infrastruktur maritim kelas dunia melalui MIP, tetapi juga mendapatkan tempat yang lebih kuat dalam peta perencanaan pembangunan nasional – menjadikan provinsi ini sebagai contoh sinergi antara inisiatif daerah dan dukungan pusat. (TM-OL)
