TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — DPRD Provinsi Maluku sedang menyusun dan mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini secara khusus disiapkan untuk menjawab ketimpangan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil di Maluku.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, menyampaikan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menuntut pendekatan pelayanan yang berbeda dari daerah kontinental.
Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/2026).
“Pelayanan publik di wilayah kepulauan tentu memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, kita berkomitmen memastikan regulasi ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga layanan yang diberikan lebih maksimal dan menjangkau seluruh wilayah,” tegas Richard.
Salah satu fokus utama Ranperda ini adalah memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar tidak terus-terusan terhambat dalam mengakses layanan pemerintahan. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil), layanan pendapatan daerah (Bapenda), hingga pelayanan sosial.
Richard menekankan pentingnya terobosan pelayanan bagi wilayah yang belum terhubung dengan akses transportasi yang memadai, agar masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan dasar tanpa terbebani jarak dan biaya yang tinggi.
Dalam menyusun regulasi ini, Bapemperda telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan Ombudsman, dalam kegiatan uji publik. Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar Ranperda tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Saat ini, tahapan pembahasan memasuki masa pra-penyelarasan untuk menyamakan pemahaman konsep antara Bapemperda dan tim penyusun. Pembahasan mencakup sinkronisasi substansi dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan istilah hukum, hingga pengaturan sistem pelayanan, termasuk layanan berbasis elektronik.
“Langkah ini penting agar kerangka berpikir kita selaras, mulai dari landasan hukum, istilah teknis, hingga mekanisme pelayanan yang akan diatur,” jelasnya.
Ranperda Pelayanan Publik dirancang menjadi payung hukum umum penyelenggaraan pelayanan publik, berlaku di tingkat provinsi sekaligus menjadi acuan bagi kabupaten dan kota. Regulasi ini tetap memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan teknis dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dengan demikian, standar pelayanan publik di seluruh Maluku dapat terjaga keselarasannya, sekaligus tetap relevan dengan kondisi spesifik setiap daerah.
DPRD berharap, setelah disahkan, Perda ini dapat memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Lebih dari sekadar aturan, regulasi ini diharapkan menjadi instrumen nyata agar kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar Maluku. (TM-OL)









