Oleh Agustinus Rahanwarat
Wakil Ketua DPC Gerindra KKT
Tanggal 20 Februari 2025, suatu momen indah penuh kegembiraan, suka cita, dan sorak sorai atas kemenangan di puncak usaha dan kerja keras selama pemilihan kepala daerah tiga bulan sebelumnya. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi halaman pertama dari rentetan pesta kemenangan bagi pasangan calon, keluarga, tim sukses dan para pendukung se-antero Maluku. Namun bagi sebagian besar orang, ini awal penantian harapan yang panjang ditengah banyaknya kesulitan secara global. Masalah ekonomi, politik, keamanan dunia yang terus menghantui di berbagai pelosok negeri. Tiga bulan berlalu, tak ada tawa, tak ada sorak-sorai, tak ada rumor di rumah-rumah kopi, tak ada cerita ‘basedu’ di sekat-sekat perkantoran, tak ada yang lucu di emperan jualan sayuran dan buah, semuanya berubah, serius dan kaku seperti ada yang perlu ditanggapi, ada yang harus diperhatikan.
MENUJU 100 HARI KERJA
Rasanya 100 hari kerja efektif dari sejak 20 Februari telah semakin dekat. Belum banyak yang terjadi dalam fase ini, namun beberapa kegiatan pemerintah daerah seperti menunjukan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan sedikit terkendala efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, ibarat besar pasak lebih dari tiangnya, banyak hal yang masih diterobosi menuju 100 hari kerja efektif dalam kalender kerja pemerintah. Niat yang tertuang dalam visi misi harus menunggu kebijakan dengan ide dan gagasan sebagai suatu gebrakan ditengah efisiensi anggaran. Sebelumnya, selain efisiensi karena kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang cukup menguras APBN, kita mengenal istilah rasionalisasi anggaran atau refocusing sehingga daerah tak kuasa mengatur ritme penganggaran untuk memenuhi capaian kinerja mengurangi kemiskinan. Ini tantangannya, cukup berat.
TEROBOSAN, BUTUH IDE DAN GAGASAN
Aktivitas pemerintahan terlihat sangat sibuk, ke sana, ke mari, mengurus kesejahteraan rakyat di Maluku yang sudah dikuras oleh kebijakan pemerintah pusat melalui banyaknya kebijakan bertujuan Indonesia segera keluar dari keterpurukan ekonomi. Disaat perang tarif AS-China yang berdampak pada ekonomi Indonesia, tak kurang hilirisasi dan industrialisasi menjadi harapan satu-satunya untuk bertahan bila resesi global menghantam negara-negara berkembang. Provinsi Maluku, satu dari sekian daerah miskin merasakan dampak ekonomi dengan tekanan kebijakan yang kuat. Ini butuh ide, butuh gagasan yang menarik yang terbingkai dalam suatu terobosan. Bila terlena dalam pujian dan hormat, bukan saja kita tergeser, tapi bisa tergusur dalam upaya menyelamatkan provinsi dengan banyaknya pulau kecil yang memang sudah berlabel miskin ekstrim. Niscaya, bila tidak ditopang dengan orang-orang birokrasi yang handal yang tidak memiliki perilaku koruptif, tidak didukung oleh tokoh-tokoh publik yang kompeten, pemuda yang cerdas, pers yang jujur dan bertanggung jawab, maka rekonsiliasi ‘bak bayi prematur yang butuh di-inkubasi.
KERJA CERDAS, BUKAN KERJA KERAS
Banyak orang belum mengerti bagaimana bekerja cerdas tanpa melelehkan keringat yang deras. Kerja cerdas butuh target dengan konsep yang terarah dan terkonstruksi dalam suatu sistem manajemen. Disaat daerah lagi butuh pemenuhan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi, efisiensi menjadi tantangan tersendiri, ini bukan mimpi atau mengejar impian semata, tapi bagaimana menerapkan cara seperti dikenal dalam biologi, simbiosis mutualisme, di mana pemerintah daerah bisa bertahan dalam rumitnya kebijakan pemerintah pusat dan mengambil keuntungan besar darinya, karena kebijakan ini progresif sehingga butuh kerja cerdas agar menyerap anggaran besar untuk kebutuhan daerah, apalagi Maluku berada dalam prioritas pembangunan berbasis kepulauan diantara daerah-daerah perbatasan. Di rumah-rumah kopi berkelas, banyak orang menyebutnya pandai melobi tentu mendapat porsi yang banyak dan menguntungkan. Kalau hal ini tak digenjot, pusing, pusing, kata-kata hanya sebuah mimpi dan retorika.
Bayangkan, ada 445,9 triliun rupiah yang bersumber dari APBN 2025 untuk memuluskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto seperti telah dilansir oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
Kebijakan presiden yang pro rakyat itu meliputi:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp.121 triliun;
- Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp.41,88 triliun;
- Koperasi Desa Merah Putih Rp.200 triliun;
- Sekolah Rakyat Rp.11,6 triliun;
- Sekolah Unggul Garuda Rp.2 triliun;
- Rehabilitasi sekolah Rp.19,5 triliun;
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp.3,4 triliun;
- Penuntasan Tuberkulosis Rp.1,5 triliun;
- Pembangunan RS berkualitas Rp.1,7 triliun;
- Lumbung pangan Rp.23,16 triliun;
- Pembangunan bendungan dan irigasi Rp.20,5 triliun.
Yang menjadi hal penting ialah bagaimana sebagian kecil dari ratusan triliun rupiah itu dapat mengalir dan ikut dirasakan manfaatnya di Maluku. Ini menjadi target dari pencapaian kerja cerdas pemerintahan Lewerissa-Vanath bila saja terobosan untuk menarik masuknya kebijakan-kebijakan menguntungkan itu dilakukan secepat mungkin, selain menarik investasi hilirisasi dan industrialisasi. (ARs)
