TIFA MALUKU. COM – Maluku kembali bergejolak. Bukan karena konflik komunal, tapi karena ambisi kekuasaan seorang Wakil Gubernur, Abdullah Vanath (AV), yang diduga kuat menggunakan segala cara untuk mendominasi pemerintahan. Manuver politik yang dilakukan AV dan para pendukungnya dinilai telah mengancam stabilitas daerah dan merusak tatanan birokrasi yang seharusnya profesional.
Gelombang kontroversi bermula dari sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah tokoh yang dikenal sebagai loyalis AV, termasuk Ketua PHBI Maluku Fiko Saimima dan Hamzah Hanubun, secara terbuka mengintimidasi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Mereka mengancam akan melakukan perlawanan jika Gubernur tidak berkoordinasi dengan Wakil Gubernur dalam setiap pelantikan pejabat eselon III dan IV.
“Pokoknya katong tarada mundur. Kamong datang deng saratus orang pun katong tara mundur. Kalau pelantikan tidak koordinasi dengan Wagub, katong tar pusing. Jang uji mental deng katong,” ujar Hamzah dengan nada menantang. Lebih parah lagi, seorang pemuda dalam kelompok tersebut bahkan berteriak “Maju bakar!”, seolah menyulut api kerusuhan.
Ancaman ini bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Pengamat politik Maluku, Dr. Natanel Elake, M.Si, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap pejabat negara yang jelas melanggar hukum. “Nama Hendrik Lewerissa disebut langsung dalam konteks intimidasi birokrasi. Itu jelas melanggar hukum,” tegas Elake.
Merusak Meritokrasi, Mengutamakan Loyalitas
Inti dari persoalan ini diduga terletak pada komitmen Gubernur Lewerissa untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam penempatan pejabat. Kebijakan ini jelas tidak sesuai dengan keinginan AV dan para pendukungnya, yang lebih mengutamakan loyalitas politik di atas kompetensi.
“HL-AV dipilih rakyat bukan untuk melayani keluarga atau loyalis politik, tetapi untuk melayani rakyat Maluku. Maka jabatan publik harus diberikan kepada yang kompeten, berintegritas, dan loyal pada negara, bukan loyal pada orang,” jelas Elake.
Tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh loyalis AV menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku berencana melaporkan kasus ini ke Polda Maluku. Langkah hukum ini dinilai penting untuk menjaga marwah pemerintahan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
“Mengancam seorang kepala daerah secara terbuka, apalagi di lingkungan pemerintahan, adalah tindakan yang melecehkan institusi publik dan mencoreng etika berdemokrasi,” ujar politisi Gerindra, Rustam Latupono.
Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Tukuboya, juga mengecam tindakan tersebut. “Kita tentu tidak bisa menerima praktik intimidasi dalam ruang demokrasi yang sehat. Gubernur adalah simbol kewibawaan negara di daerah,” tegasnya.
Masyarakat Maluku berharap agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus ini. Ketegasan dan transparansi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga wibawa pemerintahan dan mencegah terjadinya preseden buruk di masa depan.
Maluku membutuhkan pemimpin yang berani danVisioner, bukan pemimpin yang haus kekuasaan dan rela mengorbankan kepentingan rakyat demi ambisi pribadi. (TM708)
