TIFA MALUKU.COM, AMBON – Masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi berulang kali di berbagai wilayah Provinsi Maluku kini menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui Komisi II, DPRD Maluku secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk segera merumuskan dan menerapkan solusi bersifat nasional dan menyeluruh. Langkah ini dianggap sangat mendesak, mengingat wilayah kepulauan yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) selalu menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak krisis pasokan energi ini.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengungkapkan bahwa akar permasalahan yang terjadi di lapangan sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya aturan atau regulasi. Menurutnya, payung hukum dan kebijakan sudah tersedia dengan jelas, namun tantangan nyata justru ada pada tahap implementasi dan penyaluran yang sangat sulit dilakukan akibat kondisi geografis dan hambatan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah timur Indonesia.
“Regulasi sebenarnya sudah ada dan cukup jelas. Namun kendala utamanya ada di lapangan, di mana proses distribusi masih sangat sering terganggu, terutama di wilayah 3T yang aksesnya sulit dan sangat bergantung pada kondisi alam,” tegas Irawadi saat diwawancarai, Senin (13/4).
Salah satu wilayah yang paling parah dan hampir setiap saat mengalami krisis pasokan adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Karena terdiri dari banyak pulau kecil dan terpencil, wilayah ini sangat bergantung sepenuhnya pada jalur distribusi laut. Akibatnya, saat cuaca berubah buruk atau gelombang tinggi, pasokan otomatis terputus dan kelangkaan tak terelakkan.
“Di MBD ini hampir bisa dikatakan selalu terjadi masalah kelangkaan. Ini sudah menjadi masalah klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun dan harus segera diatasi secara sistematis, bukan sekadar penanganan darurat sesaat,” ujar Irawadi dengan nada tegas.
Untuk memutus mata rantai masalah ini dalam jangka panjang, DPRD Maluku telah secara resmi mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas. Salah satu usulan strategis yang didorong adalah pembangunan depot penyimpanan milik Pertamina langsung di wilayah tersebut. Kehadiran fasilitas penyimpanan mandiri dinilai menjadi kunci agar ketersediaan stok dapat terjamin, tanpa harus menunggu atau bergantung pada pengiriman dari pusat atau daerah lain yang jaraknya jauh.
Kendala distribusi ternyata tidak hanya melanda wilayah selatan seperti MBD. Masalah serupa juga dialami oleh masyarakat di Pulau Buru dan Pulau Seram. Di Pulau Buru misalnya, akses jalan yang sering longsor serta kerusakan infrastruktur jalan menjadi penghambat utama pengiriman BBM ke wilayah pelosok. Sementara itu, di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), penyaluran yang bersumber dari depot Masohi justru mengalami keterlambatan hampir setiap hari, yang secara langsung mempengaruhi stok di SPBU-SPBU setempat.
“Di SBB saja, distribusi dari Masohi itu hampir tiap hari terlambat. Ini tentu sangat mengganggu dan membuat masyarakat resah karena ketersediaan di SPBU menjadi tidak menentu,” ungkap Irawadi menjabarkan kondisi di lapangan.
Selain faktor geografis dan infrastruktur, keterbatasan jumlah armada pengangkut juga disorot sebagai penyebab utama tersendatnya pasokan. Irawadi menegaskan bahwa jumlah mobil tangki yang tersedia saat ini sangat tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram.
“Kita jelas kekurangan armada mobil tangki, terutama untuk melayani kebutuhan di Buru dan Seram. Kapasitas yang ada sekarang tidak cukup untuk menjangkau semua titik secara bersamaan. Ini harus segera ditambah jumlahnya,” katanya.
Oleh karena itu, DPRD Maluku mendorong mitra kerja Pertamina di sektor transportasi, seperti PT Elnusa dan perusahaan pengangkut lainnya, untuk segera menambah jumlah armada operasional. Langkah ini diperlukan guna memastikan kelancaran arus distribusi yang stabil di tengah tantangan wilayah kepulauan.
Di akhir pernyataannya, Irawadi mengingatkan kembali bahwa BBM bukan sekadar barang dagangan biasa, melainkan kebutuhan vital yang menjadi penopang utama seluruh aktivitas ekonomi dan pemerintahan di daerah. Ketika pasokan terganggu, dampak berantai akan langsung dirasakan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Kalau BBM langka, bisa dipastikan roda ekonomi akan terganggu, biaya kebutuhan pokok naik, dan aktivitas pemerintahan pun ikut terhambat. Masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tandasnya.
DPRD Maluku berharap, ke depannya akan ada terobosan kebijakan yang strategis, terintegrasi, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan, agar persoalan klasik kelangkaan BBM di daerah 3T tidak lagi menjadi cerita berulang setiap tahunnya. (TM-OL)
