TIFAMALUKU. COM**Ambon, 20 Oktober 2026** — DPRD Provinsi Maluku membuka peluang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan layanan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, mengatur pembiayaan, dan memastikan masyarakat di pulau-pulau terpencil mendapatkan akses pelayanan medis yang memadai.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menyampaikan hal ini di Gedung DPRD Maluku pada Selasa (20/10/2026). Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menuntut pendekatan pembangunan kesehatan yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pembangunan kesehatan tidak hanya sekadar membangun fasilitas dan menempatkan tenaga medis. Pemerintah juga harus memperhatikan transportasi medis, infrastruktur pendukung, serta pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Wattimury.
Ia menambahkan, kebijakan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan visi misi gubernur serta prioritas pembangunan daerah. Sinkronisasi ini penting agar program antarinstansi tidak tumpang tindih dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah mulai menyusun konsep pembangunan kesehatan berbasis kepulauan. DPRD siap membahas Perda terkait apabila kajian menunjukkan bahwa regulasi khusus diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, termasuk dalam hal penetapan kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaan program.
Wattimury menegaskan, penyusunan Perda harus berlandaskan hasil kajian dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain regulasi, koordinasi lintas sektor juga sangat penting. Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat sinergi agar program berjalan berkelanjutan.
Jarak antarpulau dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di Maluku, yang sering menyulitkan proses rujukan pasien. Oleh karena itu, konsep kesehatan berbasis kepulauan diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga menjamin ketersediaan tenaga medis dan kemudahan transportasi medis.
“Harapan kita, konsep ini segera ditetapkan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh kepulauan Maluku semakin baik,” pungkasnya. (TM-OL)
