TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku yang dipatok mencapai Rp700 miliar ternyata berbanding terbalik dengan realisasi yang justru menurun. Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, secara tegas menyoroti dugaan adanya kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (13/4/2026), di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon.
“Targetnya besar, tetapi realisasinya justru turun. Hal ini patut diduga adanya kebocoran,” tegas Lohy.
Ia juga menyoroti belum maksimalnya pemanfaatan sektor digital, padahal potensinya sangat besar untuk mendongkrak pendapatan daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Lemahnya koordinasi antar-instansi dinilai menjadi salah satu akar masalah rendahnya kinerja PAD.
Lohy mendesak Badan Pendapatan Daerah beserta OPD terkait untuk segera memperbaiki diri dan bekerja secara lebih terintegrasi.
Selain masalah PAD, Lohy juga menyoroti rencana penggunaan dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan jalan provinsi. Ia mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum agar tidak terburu-buru dan memastikan perencanaan matang, termasuk penetapan ruas jalan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan program balai. Semuanya harus tersinkronisasi dengan baik,” ujarnya.
Lohy menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran, dana SMI harus difokuskan pada proyek strategis yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Jalaluddin Salampessy, menyampaikan bahwa digitalisasi pajak telah mulai berjalan sejak tahun 2023, termasuk sistem pembayaran elektronik untuk pajak air permukaan. Pihaknya juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mengejar target PAD tahun 2026.
“Berbagai upaya terus dilakukan agar target tersebut dapat tercapai,” tandasnya. (TM-OL)









