TIFAMALUKU. com, – Daripada berdiam diri menunggu perhatian pusat, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) mengambil langkah tegas untuk membawa Provinsi Maluku pada jalur kemajuan maritim. Maluku Integrated Port (MIP) – pelabuhan terpadu yang bakal mengubah wajah ekonomi nusantara bagian timur – bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bukti perjuangan untuk memastikan seratus pulau ini mendapatkan porsi yang adil dalam tatanan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dr. Anthon A. Lailossa, yang diterima redaksi TIFAMALUKU.com pada Senin (09/03/2026). Menurut Lailossa, upaya Gubernur HL untuk menggerakkan proyek ini menjadi bukti komitmen nyata untuk membawa Maluku keluar dari jurang ketertinggalan.
Proyek MIP bukan lahir dari ide semalam. Sudah sejak periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, proyek ini telah tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, statusnya semakin menguat sebagai tonggak pembangunan maritim nasional.
Sebagai proyek strategis negara, MIP tidak dikelola secara mandiri oleh Pemprov Maluku. Pengembangannya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kemitraan antara pusat dan swasta, atau bahkan swasta murni – sebuah skema yang dipilih untuk memastikan sumber daya dan keahlian terbaik terlibat dalam pembangunan.
“Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bahkan pernah mengajukan gagasan alternatif lokasi pembangunan di kawasan SBB kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun perlu ditegaskan secara jelas: usulan tersebut masih sebatas ide yang sedang dalam tahap kajian mendalam. Bappenas hingga saat ini belum memberikan keputusan final terkait lokasi, sehingga klaim bahwa MIP “dipindahkan” dari SBB adalah diksi yang keliru. “Tidak ada yang bisa dipindahkan jika proyek belum memasuki tahap pelaksanaan,” tegas Lailossa.
PEMBANGUNAN BERBASIS DATA ILMIAH – TAK ADA RUANG UNTUK SENTIMEN
Salah satu pijakan utama perjuangan Gubernur HL dalam menggerakkan MIP adalah memastikan setiap langkah pembangunan didasarkan pada kajian ilmiah, bukan selera pribadi, sentimen teritorial, atau pertimbangan politik elektoral. Untuk itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana dari pinjaman Bank Dunia untuk melakukan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) yang komprehensif, hasilnya akan dicatat dalam Blue Book dan Green Book Bappenas sebagai acuan resmi yang tidak bisa ditawar-tawar.
Hasil studi pra-FS yang telah diperbarui dan FS sementara dari konsultan yang dibiayai Bank Dunia menunjukkan kesimpulan yang sama dengan studi sebelumnya: lokasi ideal untuk MIP adalah kawasan Wai-Liang, Pulau Ambon. Pemilihan lokasi ini tidak sembarangan, melainkan berdasarkan empat pertimbangan krusial:
– Konektivitas optimal: Berada di satu daratan dengan Bandara Pattimura, memungkinkan integrasi lancar antara moda transportasi laut dan udara – sebuah keunggulan yang tak dimiliki lokasi lain.
– Infrastruktur pendukung siap pakai: Tersedia pasokan listrik yang stabil, jaringan jalan yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya yang bisa langsung dimanfaatkan, sehingga menghemat biaya dan waktu pembangunan.
– Keselamatan pelayaran: Kondisi geografis dan hidrologis kawasan Wai-Liang dinilai aman untuk operasional kapal skala besar, dengan risiko bahaya alam dan kesulitan navigasi yang relatif rendah.
– Ruang ekspansi masa depan: Luas lahan yang tersedia memungkinkan pengembangan proyek secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan volume perdagangan dan kebutuhan ekonomi regional di masa depan.
Lailossa juga mengingatkan akan dampak buruk jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Kita tidak ingin MIP menjadi seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat yang terancam tidak optimal. Maluku butuh infrastruktur yang benar-benar bermanfaat, bukan monumen tanpa fungsi,” ujarnya.
MIP: HARAPAN JUTAAN ANAK MALUKU UNTUK MERAIH MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
Di balik setiap batu bata dan struktur pelabuhan, MIP menyimpan harapan jutaan orang Maluku. Proyek ini bukan hanya tentang meningkatkan konektivitas dan perdagangan, melainkan juga tentang menciptakan lapangan kerja, mengangkat nilai produk lokal, dan menjadikan Maluku sebagai gerbang perdagangan kawasan Pasifik Barat.
Perjuangan Gubernur Hendrik Lewerissa untuk mengawal proyek ini hingga terealisasi adalah bukti bahwa pembangunan nasional bisa membawa manfaat nyata bagi daerah pelosok. Semua pihak – dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat – diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan fokus pada kepentingan bersama.
“Maluku telah menunggu terlalu lama untuk bangkit. MIP adalah peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa seratus pulau ini bukan hanya destinasi wisata, melainkan juga motor penggerak ekonomi bangsa,” demikian pesan penutup yang menggelegar bagi seluruh rakyat Maluku. (TM – OL)
