TIFAMALUKU.COM, – Wakil Ketua DPRD Maluku, John Lewerissa, memberikan klarifikasi tegas mengenai penentuan lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP). Ia menegaskan bahwa proyek berskala besar ini tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada hasil studi kelayakan yang komprehensif dan melibatkan pertimbangan dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia.
“Kalau memang proyek itu dipindahkan ke Ambon, sebenarnya begini. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, sangat senang kalau Maluku Integrated Port itu berada di Pulau Seram karena itu pulau besar,” ujar John di Ambon, Kamis (5/3/2026). Namun, ia menjelaskan bahwa proyek ini tidak didanai sepenuhnya oleh APBD atau APBN, melainkan menggunakan dana dari Bank Dunia, yang tentu memiliki kriteria dan pertimbangan khusus.
John Lewerissa memaparkan bahwa setiap proyek yang didukung oleh lembaga internasional harus melalui kajian mendalam, termasuk analisis prospek keunggulan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan studi kelayakan tersebut, lokasi yang dinilai paling strategis dan tepat untuk pembangunan MIP adalah di wilayah Pulau Ambon, mencakup kawasan Tulehu, Wai, Liang, dan sekitarnya.
“Kenapa di Ambon? Karena berdekatan dengan bandara dan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Yos Sudarso. Aktivitas ekonomi terbesar juga berada di Kota Ambon,” jelasnya, menyoroti keuntungan aksesibilitas dan sentra ekonomi yang sudah ada. Selain itu, keberadaan pelabuhan terintegrasi ini diproyeksikan akan menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi Maluku di masa depan, termasuk sinergi dengan pengelolaan energi di Blok Masela.
Menanggapi kemungkinan adanya aspirasi pemindahan lokasi, John menegaskan bahwa keputusan ini tidak bisa diubah semata-mata karena kepentingan daerah tertentu. “Ini tidak bisa seenaknya dipindahkan hanya karena kepentingan daerah. Dalam membangun pelabuhan besar dibutuhkan penelitian khusus, studi kelayakan yang rumit, dan biaya yang sangat besar,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai peluang kerja, John memastikan bahwa proyek ini akan membuka peluang bagi masyarakat lokal yang memiliki keterampilan. “Masyarakat yang memiliki keterampilan atau kemampuan tetap berpeluang untuk terlibat dalam pembangunan maupun operasional pelabuhan tersebut,” ujarnya.
Mengenai kekhawatiran akan potensi rawan gempa dan keberadaan sisa bom Perang Dunia II di kawasan Liang dan Wai, John memberikan jaminan bahwa aspek-aspek tersebut telah dikaji secara mendalam dalam studi kelayakan. “Itu sudah melalui studi kelayakan dan dinyatakan aman. Tidak ada masalah,” pungkasnya, memberikan kepastian kepada publik. DPRD Maluku, sebagai lembaga legislatif, berkomitmen mengawal proses pembangunan MIP agar tetap berjalan sesuai kajian ilmiah dan memberikan manfaat optimal bagi kemajuan Maluku. (TM-OL)
