TIFA MALUKU. COM – Di tengah sorotan nasional terhadap stabilitas ekonomi, Maluku muncul sebagai bintang baru. Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) baru-baru ini menjadi pusat perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, di mana keberhasilan Maluku dalam mengendalikan inflasi dan menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025. Rakor yang dipusatkan di aula Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (20/10/2025) ini diikuti secara virtual dari ruang rapat lantai dua kantor Gubernur.
Rakor tersebut dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional stabil di angka 5,12 persen pada triwulan II tahun ini, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Inflasi berhasil ditekan hingga 2,65 persen, terendah di antara negara G20.
“Ini membuktikan daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” kata Purbaya.
Defisit APBN berada pada level aman, yakni 1,56 persen dari PDB, jauh di bawah batas 3 persen.
“Disiplin fiskal tetap kuat, namun kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi jika dibutuhkan,” lanjutnya.
Neraca perdagangan Indonesia naik 45,8 persen sepanjang Januari-September dengan surplus yang telah bertahan selama 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran menurun ke 4,76 persen, sementara angka kemiskinan mencapai 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Purbaya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga momentum ekonomi. “Kalau ada uang, belanjakan saja sesuai desain APBN,” ujarnya.
Secara regional, perekonomian Indonesia masih cenderung Jawa-sentris, dengan kontribusi 56,9 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, wilayah Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan kebangkitan, terutama dari sektor industri pengolahan dan pariwisata. Tren inflasi di Maluku terkendali, sejalan dengan 36 provinsi lainnya, dan termasuk dalam 25 provinsi yang sudah berada pada rentang target nasional 3,0 persen.
“Ini bukti keterjangkauan harga membaik, karena pasokan lancar dan distribusi antar daerah semakin efisien,” jelasnya.
Pemerintah daerah diminta untuk terus memperkuat sinergi TPID dan TPIP agar kebijakan pengendalian harga tetap terukur dan responsif. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat signifikan, terutama karena pembayaran kurang bayar sebesar Rp18,5 triliun, sehingga daerah diminta mempercepat belanja produktif dan tidak menumpuk dana di kas daerah.
“Dananya sudah ada, segera gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Tata kelola keuangan daerah juga menjadi perhatian utama. “Jangan biarkan uang tidur di kas daerah. Uang itu harus bekerja bantu ekonomi,” kata Purbaya.
Purbaya menutup arahannya dengan pesan reflektif, “Mari kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab. Kalau semua berjalan seirama, kepercayaan publik tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah makin tangguh.”
Dalam Rakor tersebut, Maluku menjadi salah satu daerah yang disebut berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dan menunjukkan potensi pertumbuhan positif, seiring meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan pariwisata di kawasan timur Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta komitmen untuk mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab, Maluku membuktikan bahwa kebangkitan ekonomi bukan hanya impian, tetapi реаlitа yang semakin nyata. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi моtivаsi tambahan untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat Maluku. (TM-708)
