TIFA MALUKU. COM – Polemik larangan pedagang asongan berjualan di atas kapal Pelni terus bergulir. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tak tinggal diam! Ia memastikan akan segera memanggil pihak PT Pelni Cabang Ambon untuk mencari solusi terbaik.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan puluhan pedagang asongan yang kehilangan mata pencaharian sejak tiga bulan terakhir. Gubernur Lewerissa mengaku sangat memahami perasaan para pedagang yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya akan berupaya semaksimal mungkin dalam batas kewenangan saya. Karena pengelolaan pelabuhan ada di tangan Pelni, maka koordinasi harus dilakukan,” tegas Gubernur saat bertemu dengan para pedagang di ruang rapat Lantai 2, Rabu (29/10).
Gubernur Lewerissa mengakui bahwa UU Cipta Kerja memang mewajibkan pengelola fasilitas umum seperti pelabuhan dan bandara untuk menyediakan lahan seluas 30 persen bagi UMKM. Namun, aturan ini hanya berlaku di darat, bukan di atas kapal atau pesawat.
“Makanya saya harus bicara dengan Pelni sebagai operator pelabuhan. Saya akan sampaikan dampak dari kebijakan ini kepada mereka,” ujar Gubernur.
Meski demikian, Gubernur Lewerissa menegaskan bahwa ia tidak bisa mengintervensi pihak Pelni karena itu adalah wilayah operasional mereka.
“Saya sudah minta Pelni untuk datang menghadap saya untuk mencari solusi. Yang pasti, pedagang tidak boleh kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
Gubernur mengungkapkan bahwa salah satu solusi yang mungkin diambil adalah dengan menambahkan fasilitas jualan bagi pedagang di atas kapal.
“Kita cari cara agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa melanggar aturan yang ada,” pungkasnya.
Langkah cepat Gubernur Lewerissa ini disambut baik oleh para pedagang asongan. Mereka berharap, pertemuan antara Gubernur dan pihak Pelni dapat menghasilkan solusi yang berpihak pada mereka. (TM-708)
