TIFAMALUKU.COM — AMBON, 17 November 2026 — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen kuat untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11).
Gubernur menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK RI dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Rakor kali ini berfokus pada tiga isu utama: pengelolaan dana pokok pikiran DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
“Saya telah memerintahkan seluruh jajaran, khususnya OPD, untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan langkah-langkah konkret. Capaian Zona Hijau MCSP KPK tahun 2025 bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah,” tegas Gubernur.
Penting dicatat, capaian Zona Hijau atau Zona Terjaga pada tahun 2025 merupakan kemajuan signifikan. Sebelumnya, selama bertahun-tahun Maluku berada di Zona Merah atau Zona Rentan. Perbaikan ini diraih berkat kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Gubernur menegaskan bahwa rencana aksi perbaikan tata kelola harus terukur dan nyata — tidak sekadar dokumen administrasi. Fokus utamanya mencakup perbaikan pengelolaan dana pokok pikiran, belanja hibah, pengadaan barang dan jasa, serta area lain yang menjadi perhatian KPK.
“Zona Hijau harus dijaga dengan konsistensi dan integritas. Bukan untuk angka di atas kertas, tapi agar rakyat Maluku benar-benar mendapatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (TM-OL)









