NAMLEA, TIFA MALUKU. COM – Pemerintah Provinsi Maluku kembali menorehkan tonggak penting dalam perjuangan mewujudkan layanan kesehatan yang adil dan merata di daerah kepulauan. Hal ini ditandai dengan Groundbreaking peningkatan kelas RSUD Namlea, Kabupaten Buru, Kamis (17/07/2025), sebagai bagian dari program nasional peningkatan rumah sakit strategis di wilayah terpencil dan terluar.
Peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Buru Ikram Umasugi, serta sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Sunarto, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Dr. I Gusti Putu Suka Aryana, dan Ketua Kolegium Anestesiologi Reza Widianto Sudjud.
Groundbreaking RSUD Namlea, menjadi tonggak penting dalam perjuangan Gubernur menegakkan keadilan layanan kesehatan di Maluku, termasuk mengawal langsung kebijakan strategis, sebagai buah dari perjuangan panjang di level nasional.
Hadir pula Wakil Bupati Buru, Forkopimda, Direktur RSUD Namlea, pimpinan DPRD Kabupaten Buru, serta perwakilan dari OPD Pemprov Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan kerja Menkes beserta jajaran ke Maluku. Ia menyebut kunjungan ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah paling terpencil di Indonesia.
“Maluku adalah provinsi kepulauan dengan 1.430 pulau, 92,4 persen wilayah laut, dan hanya 7,6 persen daratan. Dengan penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota, tantangan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan sangat nyata,” ujar Gubernur.
Saat ini, Maluku memiliki 240 puskesmas dan 28 rumah sakit, namun hanya dua di antaranya berstatus RS kelas B, dan keduanya berada di Pulau Ambon. Sementara itu, distribusi dokter spesialis pun belum merata. Dari 206 dokter spesialis, sebanyak 109 berada di Kota Ambon, sisanya tersebar di kabupaten/kota lain.
“Kalau kita bandingkan dengan standar WHO, idealnya ada satu dokter per 1.000 jiwa. Di Indonesia baru 0,7. Di Maluku hanya 0,4. Ini menunjukkan kesenjangan yang serius. Karena itu, perlu insentif tambahan agar para dokter spesialis mau bertugas di luar Ambon,” tegas Gubernur Hendrik.
Peningkatan kelas RSUD Namlea, menurutnya merupakan bagian dari program Quick Wins Kementerian Kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan di rumah sakit daerah. Maluku menjadi salah satu provinsi prioritas dengan enam rumah sakit yang akan ditingkatkan, dimulai dari RSUD Namlea di tahun 2025, disusul lima rumah sakit lainnya pada tahun 2026.
Peningkatan kualitas layanan RSUD juga didukung oleh penambahan alat kesehatan melalui program Cirent, agar pembayaran klaim BPJS sesuai dengan standar kelas RS. Selain itu, transformasi digital juga terus didorong. Cakupan rekam medis elektronik Maluku sudah mencapai 78 persen pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 90 persen melalui integrasi platform Satu Sehat.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengembangan layanan telemedisin di 11 kabupaten/kota, serta pengoperasian Rumah Sakit Bergerak pada tahun 2026 bekerja sama dengan TNI AU untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).
“Kami bersyukur atas program RS representatif ini, namun saya tekankan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. RS akan berjalan maksimal bila SDM-nya tersedia. Kami mendorong kesejahteraan dokter, tapi juga mengetuk nurani mereka untuk mau hadir melayani rakyat di pulau-pulau,” tegas Gubernur Hendrik, yang dalam kesempatan itu juga berbicara langsung kepada para tenaga medis.
Mengingat sejarah panjang Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri NKRI, Gubernur meminta perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Pusat dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan merata di wilayah kepulauan.
“Atas nama rakyat dan Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran atas perhatian dan langkah konkret yang diberikan untuk Maluku,” tutup Gubernur.
Groundbreaking RSUD Namlea bukan sekadar seremoni. Di balik itu, ada jeritan panjang dari wilayah kepulauan yang terus berjuang untuk diakui dalam peta keadilan layanan kesehatan nasional. Gubernur Maluku menyalak dari pinggiran, suara yang tak boleh diabaikan. (TM-08)
