TIFAMALUKU. COM – Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meresmikan HukumOnline Corner, yang dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan riset dan publikasi di kalangan mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum.
Layanan yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum dengan HukumOnline, diresmikan oleh Wakil Rektor IV Dr. Ruslan H.S. Tawari, M.Si. Turut didampingi Dekan Fakultas Hukum Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., Robert Sidauruk Chief Content Officer HukumOnline, Dwi Indah Costumer Onboarding Specialist HukumOnline, Sherlock Lekipiouw Wakil Dekan I, Alumni Fakultas Hukum M. Hutabarat, SH yang saat ini menjabat Asisten Pidana Militer Kejati Maluku.
Hukum online yang diharapkan dapat mendukung kegiatan Tri Dharma pendidikan perguruan tinggi, terutama menunjang komitmen fakultas dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum yang berstandar internasional di Fakultas Hukum, merupakan yang pertama di Maluku.
Wakil Rektor IV Dr. Ruslan H.S. Tawari, M.Si dalam sambutannya mengatakan, peresmian Hukum Online merupakan langkah maju dari Fakultas Hukum untuk mempersiapkan diri meraih akreditasi internasional.
Untuk itu, ia berharap mahasiswa maupun Dosen dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik, terutama dalam menambah referensi penulisan skripsi, maupun tesis dan disertasi, bahkan jurnal, termasuk mendukung program digitalisasi.
“Saya yakin dan percaya ketika pembelajaran diruang kelas belum dapat, atau belum tuntas, mahasiswa bahkan dosen kita bisa menggunakan Hukum Online ini sebagai referensi untuk mendapatkan berbagai macam literatur ataupun pikiran baru terkait permasalahan hukum, “pintanya.
Dekan Fakultas Hukum Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., mengutarakan Hukum Online menjadi kekuatan dalam mempermudah penerapan Hukum Pidana, dan mengetahui perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
Oleh sebab itu, dalam pelaksananya mekanisme dan cara penggunaannya juga diajarkan dan akan ditaruh di pelataran, sehingga bisa di akses mahasiswa dan dosen.
Yang terbaru, menurutnya Undang-Undang (UU) BUMN dengan perubahan atas UU minerba (Mineral & Batu Bara) cepat sekali dibahas. Namun kalau ditelisik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentu menimbulkan suatu masalah. Masalahnya dimana terkait dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan minerba. Bahkan bagaimana status dari pada tanah-tanah ini.
Hal ini merupakan cita-cita dan mimpi dari pada Fakultas hukum dalam kerangka untuk meraih akreditasi internasional.
Terkait dengan rencana Universitas untuk memperoleh akreditasi internasional, maka Salmon juga meminta dukungan dari Rektor melalui Wakil Rektor IV mengingat akreditasi internasional ini akan melibatkan dua fakultas dan 9 prodi dalam lingkup Universitas Pattimura. Untuk itu, dengan dukungan dari pimpinan pada tinglat Universitas, agar dapat menggerakkan ke delapan prodi lain seiring sejalan dengan Fakultas Hukum yang telah dalam proses mempersiapkan penandatangan kontrak dengan lembaga Acquin, yang direncanakan dilalukan pada akhir Maret ini.
Dukungan yang sama ia juga minta dari Hukum Online untuk dapat mempublish seluruh kegiatan dari pada Fakultas Hukum Unpatti dalam rangka mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional.
“Ini bagian dari terobosan pimpinan untuk mengangkat Fakultas Hukum lebih dari unggul menuju akreditasi internasional, “ucapnya.
Sementara itu, Robert Sidauruk Chief Content Officer Hukum Online menjelaskan, Hukum Online corner telah dipersiapkan dari kurang lebih 4-5 tahun lalu. Didalam-Nya terdapat seluruh peraturan perundang-undangan putusan, berikut amandemen.
“Di Republik ini ada 300-500 peraturan baru. Kalau kita salah mereferensikan suatu pasal satu pasal yang sudah diubah, itu fatal. Tentu dengan layanan ini setidaknya mahasiswa dan dosen dapat memastikan pasal ini masih berlaku ataukah tidak, “tuturnya.
Selain itu, Hukum Online juga menyediakan analisa hukum. Mengingat distorsi, nois atau berita yang melenceng masih terjadi di sosial media, mana yang benar dan tidak harus merujuk pada perundang-undangan dan juga analisanya.
“Ini juga disediakan di hukum Online, sehingga mahasiswa dan dosen bisa melihat langsung dari draf Hukum Online, “ungkapnya.
Kemudian juga dikembangkan Artificial Intelligence (AI) bidang hukum di Indonesia, atau dikenal dengan nama Ailex, dimana semua conten, pengetahuan bersumber dari hukum Online.
“Jadi kalau dilihat AI internet, tetapi AI ini hanya di cari data data peraturan dan analisa. Jadi lebih kredibel dan dapat dipercaya dan disertai sours untuk melihat referensi yang digunakan, “bebernya.
Dari sisi kesiapan, Robert mengakui Fakultas Hukum Unpatti memiliki potensi besar dari mahasiswa, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyesuaian teknologi.
“AI yang kita kerjasamakan ini bisa bermanfaat, mahasiswa juga bisa memiliki akses yang canggih, sehingga pada saat masuk kelulusan kerja menjadi pribadi atau lulusan sarjana hukum yang bisa bersaing di level Internasional, “pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yakni,Robert Sidauruk membawa materi: Inovasi Teknologi Pada Industri Hukum Perguruan Tinggi. Dwi Indah membawa materi Sosialisasi Penggunaan Hukum Online Pro dan Penggunaan Hukum Online Corner. (TM02)
