TIFAMALUKU. COM — Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang dinilai berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi, termasuk Kabupaten Buru.
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur, harus didukung penuh oleh para legislator, termasuk di tingkat kabupaten.
“Intinya, arahan Gubernur terkait kebijakan yang telah ditetapkan sebagai kepala daerah, harus kita backup. Sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra yang berada di Buru, saya merasa berkewajiban membantu mensosialisasikan kebijakan Pak Gubernur kepada masyarakat,”tegas Tukuboya melalui via-telepon kepada Tifa Maluku.com, Rabu (16/07/2025).
Menurutnya, keberpihakan Gubernur terhadap daerah-daerah seperti Kabupaten Buru tidak hanya terlihat dari sisi komunikasi politik, tetapi juga pada perhatian konkret terhadap pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, perikanan, hingga olahraga.
“Saya secara pribadi terus memberikan masukan kepada Pak Gubernur, khususnya dalam hal-hal strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Buru. Jalan dan jembatan sebagai sarana penghubung utama, pertanian yang menopang ekonomi lokal, sektor perikanan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat pesisir, bahkan dunia olahraga juga menjadi perhatian beliau,” ujarnya.
Tukuboya mengungkapkan, komunikasi antara dirinya dan Gubernur Maluku terjalin baik dan intens. Gubernur disebutnya selalu terbuka menerima informasi maupun aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Buru.
“Pak Gubernur selalu welcome. Setiap saat saya bisa menyampaikan informasi yang penting untuk masyarakat di Buru, dan beliau merespons dengan sangat positif,”ucapnya.
“Tambang Gunung Botak Akan Ditata Ulang”
Komunikasi yang terus dibangun Gubernur, Salah satu isu penting tentang aktivitas tambang di Gunung Botak, yang selama ini menjadi polemik karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga korban jiwa akibat kecelakaan tambang ilegal.
“Dalam waktu dekat, aktivitas tambang di Gunung Botak akan ditata dan dikelola dengan baik. Pemerintah provinsi punya komitmen untuk memastikan bahwa proses penambangan berjalan sesuai dengan aturan dan harapan, tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan kriminalitas, dan yang paling penting, tidak lagi memakan korban jiwa,” terang Tukoboya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik pemerintah dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
“Saya percaya, dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi bisa membenahi tata kelola tambang, dan Buru bisa menjadi contoh bagaimana daerah bisa membangun sektor pertambangan yang sehat dan bermanfaat,” tambahnya.
“Kolaborasi Pemerintah dan Legislatif Jadi Kunci”
Di akhir keterangannya, Tukuboya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, partai politik dan wakil rakyat bukan hanya alat kontrol, tetapi juga jembatan bagi aspirasi rakyat agar bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata.
“Kami di DPRD, khususnya saya dari Gerindra, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan. Ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab untuk rakyat,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap kepentingan daerah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Buru akan semakin merata dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (TM-08)
