TIFAMALUKU.COM – Dugaan penyelewengan Anggaran Batuan Operasional Sekolah Nasional di SMA Swasta Pertiwi yang dikelola Yayasan Christian Martha Tiahahu perlahan-lahan mulai terbongkar.
Pasalnya, Yayasan Christian Martha Tiahahu sudah berdiri sejak 1983 ini, menggunakan anggaran Jasa Pemprov Maluku 2024 untuk membayar gaji guru swasta terhitung Oktober hingga Desember 2024. Pahadal Yayasan Christian Martha Tiahahu mendapat kucuran Anggaran BOSNAS 2024 yang mestinya diperuntukan untuk membayar gaji guru swasta di sekolah tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Maluku, Drs. Elvis Kolesly, M.Si, kepada redaksi Tifamaluku.com, Selasa (20/5/2025).
“Yang menjadi pertanyaan, Anggaran BOSNAS 2024 yang mestinya digunakan untuk membayar gaji guru swasta di SMAS Pertiwi yang terletak di JL. MR. J. Latuharhary, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dikemanakan? Saya menduga ada Mark-up dalam pengelolaan dana BOSNAS di SMAS Pertiwi,” tuding Kolesly.
Bahkan menurutnya, akal busuk untuk meraup untung dari Anggaran BOSNAS juga direncanakan untuk membayarkan gaji Guru SMAS Pertiwi tahun 2025, dengan mengalihkan menggunakan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Maluku di perubahan anggaran sebesar Rp2 miliar. Alhasil sampai mei 2025 Gaji Guru belum juga dibayarkan.
“Januari sampai saat ini belum dibayar, sehingga mereka ada sementara buat pendekatan untuk hal ini,”tandasnya.
Kebijakan ini, menurut Kolesly diduga bagian dari upaya Kepala Sekolah SMA Pertiwi Julianus Johanis Kelabora, yang juga menjabat Bendahara Yayasan.
“Yang paling parah tiba-tiba saya mendengar bahwa Kepala Sekolah sudah merangkap menjadi Bandahara yayasan. Sesuai hasil rancang kepsek dan diajukan ke ketua yayasan untuk ditandatangani,”ucapnya.
Lebih lanjut, kepengurusan dalam yayasan juga memprihatinkan dengan menempatkan Kepal Sekolah, bahkan disetiap seksi diisi oleh Guru Honorer. Padahal menurutnya Yayasan dibawah naungan Dharma Wanita, seharusnya diisi oleh istri dari pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Begitu juga dalam penempatan pembina, yang sebelumnya harus diisi oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, namun hanya ada Gubernur, sedangkan Wakil Gubernur dan Sekda tidak ada. Begitu juga penasehat hanya diisi Istri Gubernur, padahal seharusnya juga tertera Istri Wakil Gubernur.
“Setahu saya yang menduduki struktur adalah ibu-ibu Dharma Wanita, yang mau tandatangan di bawah itu adalah Ibu sekda, dan Gubernur selaku pembina. Saya melihat sangat bertolak belakang dan sarat konspirasi perpecahan dan monopoli. yaitu sesuai aturan bahwa Gubernur, Wagub, sekda adalah pembina, penasehat istri gubernur dan wagub, ketua yayasan dipegang istri Sekda sesuai keputusan Gubernur. Tetapi nyatanya dalam rancangan kepengurusan yang baru hanya nama Gubernur pembina, penasehat Istri Gubernur, Wakil Gubernur dan istri tidak ada. Bahkan yang menduduki semua struktur jabatan kepala sekolah SMA, SMP, dan guru honor menduduki seksi di yayasan. Apakah Gubernur Maluku tahu atau tidak,”ujar Kolesly.
Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari Gubernur Maluku, apalagi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMAS Pertiwi. Kalau tidak direspon, maka akan sangat berbahaya, dan menjadi ladang untuk memperkaya diri oknum-oknum tertentu.
“Saya pikir manajemen, pengelolaan seperti ini apa yang saya perjuangan yayasan bisa berjalan dengan baik, saya khawatir sangat fatal. Apalagi dalam meningkatkan mutu pendidikan tetapi struktur yayasan oleh guru honorer,”pungkasnya. (TM-08)
