TIFA MALUKU – Pelantikan dan pengukuhan 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026) siang di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku telah menjadi sorotan di tingkat nasional dalam ranah politik dan birokrasi. Langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa ini mendapatkan atensi khusus dari Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah sekaligus politisi Partai Gerindra, Herry Men Carl Haurissa, yang memberikan apresiasi tinggi atas kebijakan yang dianggap memisahkan urusan politik dari tata kelola pemerintahan.
Pelantikan yang menjadi perbincangan luas ini dinilai sebagai langkah tepat dan strategis dalam membangun birokrasi profesional yang bebas dari sekat politik. Dalam keterangan yang disampaikan melalui telepon, Haurissa menegaskan bahwa proses roling jabatan eselon II tersebut bukanlah praktik bagi-bagi jabatan politik maupun bentuk balas budi pasca-pemilihan.
“Mutasi dan pelantikan yang dilakukan sudah tepat dan strategis, sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan iklim politik Maluku saat ini. Ini bukan urusan bagi-bagi kue politik, apalagi balas budi,” tegasnya dengan tegas.
Menurut politisi dari Partai Gerindra tersebut, komposisi pejabat yang dilantik mencerminkan pendekatan profesional yang jauh dari sentimen politik masa lalu. Penempatan setiap pejabat dilakukan dengan memperhatikan kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja, bukan berdasarkan afiliasi atau preferensi politik.
“Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa standar yang digunakan adalah kapasitas dan kompetensi. Pendekatannya bahkan jauh lebih bernilai karena meritokrasi tidak lagi sebatas wacana, tetapi sudah benar-benar diwujudkan,” ujar Haurissa.
Pelantikan 22 pejabat tersebut mencakup dua komponen utama: pengangkatan sejumlah wajah baru pada posisi strategis dan rotasi pejabat lama sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kinerja birokrasi agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku.
Haurissa juga menilai bahwa keberanian Gubernur Maluku merangkul seluruh potensi birokrasi tanpa melihat latar belakang politik merupakan pesan kuat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Ia mengajak ASN untuk fokus bekerja dan melayani masyarakat, bukan terjebak dalam sekat-sekat politik yang bisa menghambat kinerja.
“Ini contoh kepemimpinan yang dibutuhkan Maluku hari ini. Pemerintahan yang tidak tersandera masa lalu, tetapi fokus pada kerja nyata dan hasil untuk rakyat,” katanya.
Dengan kebijakan roling jabatan eselon II ini, satu tahun pemerintahan Gubernur Maluku dinilai telah menunjukkan arah yang jelas dalam pembangunan birokrasi. Birokrasi provinsi ini dibangun di atas fondasi profesionalisme, integritas, dan meritokrasi, sekaligus menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah pengabdian kepada rakyat, bukan alat untuk kepentingan politik semata. (TM -OL)
