TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah tegas namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menata dan menertibkan pedagang di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Baru Ambon.
Menurut Lewerissa, penertiban tidak cukup hanya dengan menegakkan aturan, tetapi juga membutuhkan pendekatan persuasif yang berkelanjutan agar para pedagang memahami pentingnya ketertiban dan pemanfaatan ruang publik sesuai fungsinya.
“Kebijakan untuk mengatur pedagang agar berjualan sesuai aturan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, para pedagang juga memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-masing sehingga tidak semuanya dapat langsung mengikuti aturan yang ditetapkan,” ujar Lewerissa kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, sebagian pedagang memilih berjualan di luar area yang telah disediakan karena dinilai lebih strategis dan mudah menjangkau pembeli. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga cenderung berbelanja di lokasi yang mudah diakses tanpa harus masuk ke dalam gedung pasar. Kondisi ini memicu munculnya lapak-lapak di area yang tidak diperuntukkan, sehingga berdampak pada kemacetan dan terganggunya fungsi ruang publik.
“Trotoar harus tetap difungsikan sebagai jalur pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Karena itu pemerintah perlu terus melakukan pendekatan kepada pedagang agar kawasan pasar menjadi lebih tertata,” katanya.
Lewerissa menyampaikan bahwa DPRD Maluku telah beberapa kali melakukan pengawasan langsung ke lapangan, termasuk di kawasan Pasar Baru Ambon, untuk melihat langsung perkembangan penataan pedagang dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan kewenangan penertiban berada di tangan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan. Yang memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan adalah pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sikap tegas dalam melakukan pendekatan hukum maupun langkah penertiban lainnya,” tegasnya.
Pihaknya juga menyarankan aparat keamanan dapat dilibatkan untuk mendukung proses penataan sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Namun demikian, Lewerissa mengingatkan bahwa para pedagang adalah bagian dari masyarakat yang menggantungkan hidup dari usahanya, sehingga penataan harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.
“Kita menghormati para pedagang, tetapi semua pihak juga harus patuh terhadap aturan. Penataan harus dilakukan dengan baik agar tercipta ketertiban tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang sedang mencari nafkah,” ujarnya.
Selain penataan pedagang, Lewerissa juga menyoroti keluhan sejumlah pedagang terkait hilangnya barang dagangan di dalam gedung pasar. Ia meminta pengelola pasar dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas yang telah dibangun pemerintah.
“Fasilitas yang sudah disediakan pemerintah harus dijaga dan diawasi dengan baik. Pengelola maupun dinas terkait harus rutin memantau kondisi gedung dan memastikan sistem pengamanan berjalan optimal,” katanya.
Ia berharap dinas yang membidangi perdagangan dapat lebih aktif melakukan pengawasan sehingga aktivitas pasar berjalan aman, tertib, dan nyaman — baik bagi pedagang maupun masyarakat pembeli. (TM-OL)







