TIFAMALUKU. COM, – BANDUNG, Agustus 2026 — Untuk pertama kalinya sejak 2014, pimpinan DPRD Kota Ambon diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., beserta jajaran pimpinan. Kunjungan silaturahmi sekaligus studi banding ini bukan sekadar pertukaran kunjungan, melainkan awal kerjasama strategis lintas kota — Kota Ambon sebagai Kota Musik UNESCO dan Kota Bandung sebagai Kota Desain UNESCO.
Pertemuan semakin istimewa dengan hadirnya Simon Saimima, S.STP., M.Si. menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), putra asli asal Maluku.
Pertemuan dibuka dengan hangat. Kedua belah pihak menegaskan kedekatan istimewa: Ambon sebagai Kota Musik (peringkat 1 Asia Tenggara), Bandung sebagai Kota Desain — keduanya masuk jaringan UNESCO Creative Cities Network. Wacana Sister City (Kota Kembar) yang pertama kali digagas tahun 2019 kembali dihidupkan dan disepakati untuk segera difinalisasikan menjadi perjanjian kerjasama nyata.
“Hubungan ini bukan sekadar kunjungan. Harus berfaedah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat kedua kota. Ke depannya, seluruh alat kelengkapan DPRD dan OPD bisa saling berkonsultasi,” tegas Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Librek Tamaela.
Fokus utama kunjungan adalah menggali pengalaman penyusunan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2024 tentang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, yang menjadi rujukan penyusunan Raperda Ketahanan Pangan di Ambon. Dijelaskan bahwa 96% kebutuhan pangan Bandung bergantung pasokan dari luar kota. Dengan lahan terbatas, Bandung mengembangkan “Buruan Say” — program pertanian perkotaan di setiap RW yang sekaligus memperkuat gotong royong warga.
“Draft Perda sudah ada pada kami. Nanti tinggal dikaji dan disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal Maluku,” ungkap Harry Putra Farfar, Ketua Pansus III.
Saimima : Optimalisasi Keuangan Daerah: Digitalisasi, Aset, BUMD & BLUD
Diskusi strategis dipaparkan oleh Direktur Kemendagri, mencakup:
– Digitalisasi Pajak & Retribusi — PBB-P2, retribusi parkir berbasis teknologi, tutup kebocoran pendapatan
– Optimalisasi Aset Daerah — Tanah dan bangunan yang menganggur harus dihitung transparan dan dimanfaatkan produktif
– Penguatan BUMD — Belajar dari 4 BUMD Bandung (PDAM, Pasar, PII, BPR)
– BLUD untuk Kesehatan — Khusus Ambon, telah difasilitasi pertemuan dengan Wamenkes untuk penguatan satu rumah sakit di Kota Ambon
Di sesi tanya jawab, Ketua Pansus III mengajukan pertanyaan krusial yang langsung dijawab oleh Direktur Kemendagri:
🔹 Transfer ke Daerah Naik — Total Rp735 Triliun, Tambahan Rp31 Triliun
“Tahun 2026 sebesar Rp693 triliun, diproyeksikan naik menjadi Rp735 triliun. Ada tambahan sebesar Rp31 triliun, Pak. Pembagian ke daerah mengikuti rumus yang berlaku. Yang paling penting adalah verifikasi dan validasi data agar penyaluran berjalan tepat dan optimal. Akan dibahas lebih detail di sesi teknis.”
🔹 P3K Resmi Jadi Tanggungan APBN
“Sudah diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI — P3K kini menjadi tanggungan APBN. Mekanismenya segera menyusul. Ini solusi atas beban belanja pegawai yang membengkak di daerah.”
🔹 Perlindungan Tenaga Kerja Diperkuat
“Tidak membedakan Jasa Raharja maupun BPJS — yang terbaik untuk masyarakat, itulah yang dipilih. Kami terus membenahi pelayanan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.”
Pihak DPRD Kota Ambon juga memohon dijadwalkannya Bimtek Khusus di Ambon bersama Kemendagri, mencakup pengelolaan keuangan daerah dan hasil review laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang selama ini tidak disampaikan ke DPRD.
Kunjungan ditutup dengan kesepakatan untuk terus mempererat silaturahmi, melanjutkan wacana Sister City, dan menjadikan Bandung sebagai kota referensi utama kebijakan pembangunan Kota Ambon.
“Dua kota, satu semangat. Apa yang kami pelajari di Bandung, akan kami sesuaikan dengan kearifan lokal Maluku demi ketahanan pangan, kemandirian keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ketua DPRD Kota Ambon. (TM – OL).
