Penulis : Ongen Lekipiouw, S.Sos
Pimpinan Redaksi Tifa Maluku.Com
Di tengah gempuran badai krisis global, efisiensi anggaran nasional, dan tumpukan warisan masalah masa lalu, kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, justru mendapat serangan tajam dari dalam rumahnya sendiri. Tuduhan bahwa ia “menipu rakyat” yang dilontarkan Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, bergema keras. Namun, jika ditelisik lebih dalam ke lapangan dan catatan pembangunan, fakta berbicara sebaliknya. Tuduhan itu tampak memudar di tengah bukti nyata bagaimana Lewerissa berjuang habis-habisan menambal kebocoran keuangan, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, dan membuka peluang miliaran bahkan triliunan rupiah investasi nasional demi mengangkat Maluku dari keterpurukan.
Sejak hari pertama memegang kendali, Lewerissa—yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku—tidak disambut dengan karangan bunga, melainkan dengan lembar hitam neraca keuangan. Ia mewarisi kondisi keuangan daerah yang nyaris kolaps akibat beban utang pihak ketiga, termasuk pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya di bawah Gubernur Murad Ismail, yang angkanya menembus lebih dari Rp700 miliar. Di atas beban itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK sekitar 18 persen atau berkurang sebesar Rp370 miliar yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah—sehingga membuat ruang gerak semakin sempit.
Namun, di saat pemimpin lain mungkin akan “menyerah pada keadaan”, Lewerissa justru memulai gebrakan dengan cara yang tidak biasa: mengorbankan kantong pribadi demi rakyat.
Menolak Kemewahan, Memilih Pengabdian
Dalam momen pelantikan yang biasanya digelar megah dengan anggaran daerah, Lewerissa justru mengambil keputusan yang membuat para pejabat Pemprov Maluku ternganga. Ia menolak menggunakan APBD dan memilih menanggung sendiri biaya acara syukuran senilai ratusan juta. Baginya, uang rakyat yang sedang susah tidak pantas dihabiskan hanya untuk pesta kemeriahan jabatan.
Langkah berani lainnya adalah penolakan tegas terhadap pengadaan kendaraan dinas baru. Padahal, anggaran lebih dari Rp2 miliar telah disiapkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Lewerissa memutuskan tetap menggunakan mobil dinas lama dan memerintahkan agar dana tersebut dialihkan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan publik. Ini adalah bukti nyata bahwa bagi mantan Anggota DPR RI ini, kekuasaan bukanlah soal fasilitas, melainkan amanah untuk berbuat yang terbaik.
Membongkar Masalah Birokrasi dan Membenahi Fondasi
Tantangan terberat lainnya adalah kondisi birokrasi dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada masa lalu, target PAD tidak pernah tercapai karena lemahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimnya inovasi, serta pola kerja yang serampangan.
Menjawab hal ini, Lewerissa tidak main hakim sendiri atau melakukan politik balas dendam. Selama satu tahun penuh, ia memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pejabat untuk berbenah diri. Hasilnya, kini komposisi pejabat mulai dari eselon 2, 3, hingga 4 hampir seluruhnya telah definitif dan diharapkan bekerja sesuai tupoksi, bukan berdasarkan “tiba saat tiba akal”.
Jejak Fisik Pembangunan yang Tidak Bisa Dibohongi
Kritik yang sering dilontarkan biasanya berpusat pada kondisi jalan yang rusak. Ambil contoh ruas jalan Nusaniwe hingga Latuhalat di Ambon yang rusak parah. Ironisnya, di masa lalu, meskipun tersedia dana pinjaman PT SMI, jalan tersebut tidak tersentuh. Kini, ketika Lewerissa menjabat dan jalan itu belum serta-merta mulus, justru ia yang disalahkan. Padahal, faktanya anggaran daerah saat ini nyaris kering dan hanya cukup untuk membayar gaji serta tunjangan ribuan pegawai.
Namun, Lewerissa tidak diam saja. Melalui skema pinjaman PT SMI yang direncanakan secara matang, transparan, dan jauh dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)—berbeda dengan masa lalu—perbaikan infrastruktur kini mulai digulirkan.
Bukti nyata pembangunan Lewerissa terlihat jelas di:
– Kecamatan Saparua dan Negeri Haria: Jalan yang rusak parah dan terlupakan kini telah diperbaiki dan diaspal berkat dukungan anggaran daerah dan lobi kuat ke Balai Jalan Nasional serta Kementerian PUPR.
– Jalan Lingkar Nusalaut: Kondisi yang memprihatinkan kini telah berubah menjadi akses lancar yang membuka jalan ekonomi bagi warga.
Selain jalan, Lewerissa juga meluncurkan program unggulan “Manggurebe Bikin Bae Rumah” (MBBR) dengan target 5.000 unit rumah layak huni hingga tahun 2030. Dalam satu tahun saja, ratusan rumah warga kurang mampu, bahkan rumah warga yang menjadi korban konflik di Desa Hitu dan rencananya di Kariu, telah diperbaiki dan dihuni kembali.
Selain itu, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Provinsi Maluku mendapat setidaknya 2.998 unit rumah bantuan BSPS guna peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026.
Terobosan di Pusat: Membawa Pulang Masa Depan Maluku
Keterbatasan anggaran daerah tidak membuat Lewerissa berhenti bergerak. Ia justru menjadikan keterbatasan itu sebagai pemicu untuk “menerobos” ke pusat. Berbagai lobi intensif dilakukan di kementerian-kementerian untuk mendapatkan sentuhan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hasilnya luar biasa dan mulai terlihat nyata:
– Kesehatan: Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Kabupaten Buru hampir rampung. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen menghadirkan fasilitas layanan kesehatan jantung di Maluku.
– Pertanian: Bantuan alat pertanian dan program hilirisasi kelapa di Maluku Tengah siap digulirkan untuk meningkatkan nilai jual hasil bumi warga.
– Energi dan Industri: Ini adalah puncak dari kerja keras Lewerissa. Proyek strategis nasional (PSN) 2025-2029 yang bertujuan menjadi hub logistik dan perikanan di timur Indonesia, yakni Maluku Integrated Port (MIP) di Pulau Ambon yang melibatkan kajian Bank Dunia, serta persetujuan pembangunan konstruksi awal Blok Marsela yang telah mendapatkan lampu hijau langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan mulai 2026.
Kedepannya, Maluku tidak hanya akan menjadi penonton, melainkan menjadi salah satu “Dapur Energi” Indonesia. Dampaknya masif: pertumbuhan ekonomi akan melesat, angka pengangguran dan kemiskinan akan menurun drastis, serta pendapatan petani dan nelayan akan meningkat tajam.
Di tengah gempuran tuduhan dan serangan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika membawa pulang triliunan rupiah proyek strategis nasional, memperbaiki infrastruktur yang terlupakan, menanggung biaya pelantikan sendiri, dan menolak kemewahan jabatan demi rakyat disebut “menipu”, maka definisi pengabdian memang perlu ditulis ulang.
Hendrik Lewerissa membuktikan bahwa memimpin Maluku saat ini bukanlah pekerjaan mudah, namun ia melakukannya dengan keringat dan air mata. Ia mengajak seluruh rakyat Maluku untuk menjaga kedamaian, karena investasi dan kemajuan hanya akan tumbuh di atas tanah yang aman dan damai.
Maluku mungkin masih dalam proses bangkit, namun arahnya sudah sangat jelas: Keluar dari kegelapan, menuju masa depan yang cerah. Dan itu semua, bukanlah kebohongan, melainkan kerja nyata yang tercatat dalam sejarah. (***)
