TIFAMALUKU. COM **Ambon, 28 September 2026** — Total pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku saat ini mencapai sekitar **Rp269 miliar**, yang terdiri dari Rp95 miliar dari Bank Maluku dan Rp174 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Meski angka tersebut masih berada di bawah batas kemampuan keuangan daerah, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW), mengingatkan pemerintah agar tidak tergoda untuk terus menambah beban utang.
Pernyataan ini disampaikan Benhur usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026, Senin (28/9/2026).
“Rp95 miliar dari Bank Maluku ditambah Rp174 miliar dari SMI masih di bawah batas kemampuan keuangan daerah. Namun jangan jadikan alasan untuk terus menambah — jangan sampai bablas,” tegas Benhur.
Ia menekankan bahwa kemampuan fiskal tidak hanya dinilai dari sisa kuota pinjaman, tetapi juga mempertimbangkan kewajiban pembayaran yang masih berjalan, termasuk cicilan kepada PT SMI yang baru akan selesai tahun depan. Setiap pinjaman yang diambil memiliki konsekuensi pembayaran di masa mendatang, sehingga keputusan harus berhati-hati dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Selain mengingatkan soal pengelolaan utang, Benhur juga mendorong Pemprov Maluku untuk lebih giat meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini penting agar pembangunan dapat tetap berjalan tanpa harus terus menambah beban pinjaman.
“Pendapatan daerah harus ditingkatkan untuk menopang pembangunan. Dengan demikian, kita tidak terus-menerus menumpuk utang yang pada akhirnya akan membebani anggaran di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (TM-OL)
