TIFA MALUKU. COM, – Ambon, Jumat 21 Mei 2026 – Di tengah angin kencang kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M justru mendapatkan kekuatan politik yang luar biasa. Baru saja tiba dari perjalanan dinas di Lombok, Gubernur menerima audiensi strategis dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Maluku yang dipimpin langsung mantan Wakil Gubernur, Drs. Barnabas Nathaniel Orno. Kedatangan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan deklarasi politik tegas: Mendukung penuh kebijakan pro-rakyat, menolak kegaduhan, dan meminta pemerintah berani bertindak tegas demi kedaulatan tanah dan alam Maluku.
Di Ruang Rapat Gubernur yang dipenuhi pengurus lengkap DPD, DPC, serta 19 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Hanura, pertemuan ini berlangsung panas namun berjiwa. Gubernur Lewerissa yang didampingi Asisten II Boy Kaya dan Asisten III Kasrul Selang, mendengarkan satu per satu aspirasi yang tajam, lugas, dan menyentuh persoalan mendasar masyarakat yang selama ini menderita akibat pelayanan yang buruk, tumpang tindih aturan, hingga kerusakan lingkungan.
DUKUNGAN TEGAS: TERTIBKAN GUNUNG BOTAK, JANGAN GENTAR AKSI AKTIVIS
Salah satu poin paling berani dan menjadi sorotan utama adalah sikap tegas Hanura terkait nasib Gunung Botak di Kabupaten Buru. Partai Hanura memberikan mandat politik yang sangat jelas kepada Gubernur dan Forkopimda: Tutup permanen aktivitas penambangan liar!
Hanura menegaskan, para penambang ini sebagian besar datang dari luar Maluku, mengambil kekayaan emas alam Maluku secara ilegal, menggunakan bahan kimia berbahaya, dan meninggalkan kerusakan hutan yang tak tergantikan. Yang lebih berani lagi, Hanura berpesan keras kepada Gubernur Lewerissa: “Jangan gentar menghadapi aksi unjuk rasa kelompok kepentingan yang bersembunyi di balik jaket aktivis.”
Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa di balik Gubernur berdiri kekuatan politik yang siap memback-up setiap langkah penegakan hukum, agar kekayaan alam Maluku tidak habis diambil orang lain sementara warga lokal hanya menerima dampak racun dan kerusakan.
Pemerintah Provinsi melalui Juru Bicara, Kasrul Selang, merespons hal ini dengan tegas, “Pemerintah harus hadir untuk menertibkan kawasan itu agar dikelola secara sehat, memberikan keadilan, dan tidak merusak lingkungan. Kami apresiasi dukungan ini sebagai semangat bersama menjaga kedaulatan wilayah.”
🚀 BLOK MASELA & PERUBAHAN STATUS LAHAN: KESEJAHTERAAN HARUS MILIK WARGA LOKAL
Mata rantai kemajuan ekonomi Maluku kini tertuju pada Blok Masela yang dijadwalkan mulai beroperasi penuh 18 Mei mendatang di wilayah Lermatang dan Saulaki. Hanura menilai, proyek raksasa ini bukan hanya soal keuntungan perusahaan atau negara, tetapi harus menjadi gerbang kemajuan bagi putra-putri daerah.
Barnabas Orno secara spesifik meminta Gubernur memastikan prioritas tenaga kerja bagi warga lokal, terutama mereka yang telah menempuh pendidikan khusus di bidang migas seperti lulusan Cepu. “Ini bukan soal Participating Interest (PI) semata, tapi bisnis hilir yang terbuka harus menyerap tenaga kerja kita,” tegas Orno.
Lebih jauh lagi, Hanura melontarkan gagasan revolusioner yang sangat menginspirasi masyarakat adat. Terkait lahan luas dari kawasan Bomake hingga Kelermatang Kelat di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang berstatus hutan produksi namun bukan hutan lindung/konservasi, Hanura meminta Gubernur menggunakan kewenangannya untuk mengubah status kawasan tersebut agar bisa dikonversi.
“Jangan sampai tanah leluhur warga hanya menjadi milik konglomerat karena status aturan yang kaku. Jika dikonversi, masyarakat bisa mensertifikasi tanahnya, membangun fasilitas usaha, kos-kosan, dan menikmati dampak ekonomi pembangunan. Hak ulayat harus diakui dan dinikmati pemiliknya, bukan menjadi milik investasi semata,” tegas Orno dengan nada berapi-api. Gubernur merespons usulan strategis ini dengan sangat positif dan menyambut baik gagasan perubahan paradigma pengelolaan lahan demi kesejahteraan pemilik hak adat.
KRITIK KERAS: KESEHATAN, JALAN, DAN NASIB PEGAWAI YANG TERABAIKAN
Di tengah potensi besar itu, Hanura juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata atas penderitaan nyata rakyat. Data yang disampaikan sangat memilukan:
– Dunia Kesehatan: RSUD di Malteng, Bursel, dan KKT dinilai sangat buruk fasilitasnya, kekurangan dokter, dan Puskesmas tak berfungsi. Ironisnya, banyak warga meninggal dunia di perjalanan saat akan dirujuk ke Ambon, karena perjalanan laut memakan waktu lama dan tiket pesawat sangat mahal.
– Infrastruktur: Pembangunan Jalan Lingkar Seram yang tersendat, serta jalan tani di Seram Bagian Barat (SBB) yang butuh intervensi langsung Gubernur agar roda ekonomi desa berputar.
– Nasib Pegawai: Sorotan tajam ditujukan pada Pemkab Maluku Tengah terkait nasib tenaga P3K dan Pegawai Paruh Waktu yang belum dibayar gajinya. Hanura meminta Gubernur selaku wakil pemerintah pusat turun tangan memaksa penyelesaian masalah kemanusiaan ini.
– Keamanan & Sosial: Permintaan penambahan Polsek Pembantu di wilayah rawan konflik Tual dan Malra, serta komitmen bersama memutus peredaran narkoba yang mengancam generasi muda.
BERITA BAIK: DI BALIK EFISIEN ANGGARAN, BANTUAN PEMERINTAH PUSAT MENGALIR DERAS
Menanggapi kekhawatiran soal efisiensi anggaran, Gubernur Lewerissa memberikan kabar gembira yang mengejutkan. Di tahun 2026 ini, Maluku mendapatkan perhatian luar biasa dari pusat melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Tahun lalu (2025), Maluku hanya mendapat alokasi 81 unit bantuan rumah. Namun tahun ini, angkanya melonjak drastis menjadi 7.327 unit yang akan dibagikan rata-rata 500 unit per kabupaten/kota, dengan prioritas jumlah terbanyak untuk Ambon dan Maluku Tengah. Selain itu, pembangunan 3 Rumah Sakit Tipe C baru, termasuk di Kabupaten Buru Selatan, menjadi bukti bahwa lobi pemerintah provinsi berjalan sukses membawa dana APBN masuk ke Maluku.
PESAN BARNABAS ORNO: BERHENTI RIBUT, FOKUS BANGUN MALUKU
Menutup pertemuan yang sarat makna ini, Ketua DPD Hanura, Barnabas Orno, menegaskan pesan politik yang paling menginspirasi dan menjadi cambuk bagi semua elemen bangsa di Maluku.
“Partai politik ini mitra pemerintah, bukan musuh abadi. Kedatangan kami ini bukan akrobat politik, tapi tanggung jawab moral. Tidak adil kalau kebijakan yang jelas pro-rakyat malah terus dipolitisasi demi kegaduhan. Kalau Maluku ribut terus, bagaimana mungkin investor berani masuk? Siapa yang mau menanam modal di tempat yang tidak tenang?”
“Kami mendukung penuh Gubernur dan Pemprov selama kebijakannya berpihak ke rakyat. Fungsi penyeimbang tetap kami jalankan, tapi untuk kemajuan, kita harus satu irama. Maluku butuh kerja nyata, bukan teriakan kosong,” tegas Orno yang disambut tepuk tangan seluruh peserta audiensi.
Pertemuan ini menjadi titik balik politik di Maluku: Dukungan kuat, aspirasi jelas, arah masa depan terang benderang, dan komitmen bersama menjaga stabilitas demi mewujudkan Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera. (TM-OL)
