TIFAMALUKU. COM **Ambon, 14 Oktober 2026** — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan serta memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Maluku Tengah dan Pulau Buru.
Desakan ini disampaikan saat rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 mitra kerja yang membahas mitigasi karhutla, digelar di Ruang Paripurna DPRD Maluku pada Rabu (14/10/2026).
Allan menyoroti kebakaran yang terus berulang di Maluku Tengah, khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. “Di Maluku Tengah, terutama kawasan hutan lindung, kebakaran hampir terjadi setiap hari. Ini harus menjadi perhatian bersama, termasuk kawasan konservasi dan taman nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman saat api sudah besar. Pemerintah harus memperkuat deteksi dini, pemantauan kawasan rawan, dan respons cepat sebelum kebakaran meluas.
Pulau Buru juga menjadi perhatian karena kondisi vegetasi di sana cukup rentan terbakar. Allan meminta instansi terkait meningkatkan patroli, memantau titik panas (*hotspot*) secara ketat, dan mempercepat penyampaian informasi kebakaran kepada petugas di lapangan.
Selain itu, ia mendorong pemetaan wilayah berisiko tinggi, kesiapan personel dan peralatan, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan tanda-tanda kebakaran sejak dini. Kawasan yang berulang kali terbakar perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab sebenarnya, sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan secara terbuka.
Allan menekankan bahwa penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Dinas Kehutanan, pengelola kawasan konservasi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing. “Koordinasi harus berjalan baik. Masalah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu daerah, karena dampaknya bisa dirasakan wilayah lain,” tegasnya.
Ia berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret dan terukur — mulai dari pembagian tugas yang jelas, peningkatan kesiapsiagaan petugas, hingga evaluasi berkala di kawasan rawan kebakaran. Upaya pencegahan dan penanganan yang cepat sangat penting untuk menekan angka kebakaran berulang, menjaga kelestarian hutan, serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. (TM-OL)
