TIFAMALUKU,COM – Memasuki tahun anggaran 2025, ribuan guru SMA/SMK di provinsi Maluku belum terima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari hingga Desember 2024.
“Bayangkan sudah masuk tahun anggaran 2025, namun TPP kami belum juga dibayar oleh Pemprov Maluku,” keluh sejumlah guru kepada redaksi Tifamaluku.com, Jumat (3/01/2025).
Sejauh ini, para guru sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, namun tidak ada kepastian kapan TPP akan dibayar.
Sementara Kepala Dinas, Kabid dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sudah terima TPP, kenapa kami para guru di 11 Kota/Kabupaten di Maluku belum terima? “Bukankah ini bentuk diskriminasi terhadap kami para guru?” kata para guru seraya meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Bapak Hendrik Lewerissa & Abdullah Vanath agar mengusut tuntas anggaran TPP para guru di Maluku sebab diduga anggaran tersebut telah dialihkan untuk kegiatan atau kepentingan lainnya.
Untuk diketahui, ada 10.725 guru SMA/SMK baik yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta dengan perincian guru negeri sebanyak 7.906 dan guru swasta sebanyak 2.819. Jumlah sekolah negeri 322 dan sekolah swasta 177 sehingga totalnya 499 sekolah.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihumpun redaksi, ternyata anggaran TPP bagi ribuan SMA/SMK di Maluku lantaran belum adanya permintaan dari Kepada Dinas Pendidikan Maluku, Insun Sangadji.
“Informasinya Kadis Pendidikan Maluku, Insun Sangadji belum melakukan permintaan untuk dilakukan pencairan TPP tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Kadis Pendidikan Maluku tidak melakukan permintaan? Jangan-jangan belian (Sangadji-red) tahu persis bahwa anggarannya sudah tidak ada, karena dilaihkan untuk belanja yang lain. Ini berarti ada kong-kalikong antara Kadis Pendidikan dengan Pihak keuangan Pemprov Maluku” kata ia.
Para guru menuding, anggaran TPP para guru ini diduga telah dialihkan untuk kepentingan politik calon Gubernur Maluku, Murad Ismail pada Pilkada 27 November 2024 kemarin. Hal ini cukup mendasar karena Kadis Pendidikan, Insum Sangadji, Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Maluku, para Kabid serta sejumlah kepala sekolah terlibat langsung dalam pemenangan Murad Ismail saat pencalonan sebagai Gubernur Maluku 2024.
“Ini dugaan saja, jangan-jangan anggarannya sudah dipakai untuk kepentingan pilgub 2024 untuk memenangkan Pa Murad Ismail. Kan para pejabat hampir semua terlibat sebagai tim sukses termasuk di dinas Pendidikan Promal. Pertanyaannya, apakah kita para guru harus menjadi korban? Sementara TPP ini satu-satunya penambahan pengasilan bagi para guru dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk membantu pendidikan anak-anak. Yang membuat kami kesal, kadis, kabid dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan sudah terima TPP, kenapa kami para guru belum juga dicairkan bahkan satu tahun anggaran,” kesal para guru. (TM-08)
