TIFAMALUKU.COM, Ambon, 26 Oktober 2026** — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, atau yang akrab disapa BGW, menolak rencana Kementerian Koperasi untuk menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membebani ASN sekaligus memusatkan aktivitas ekonomi pada satu jenis koperasi tertentu.
Pernyataan Benhur dikutip dari laman resmi Facebook PDI Perjuangan pada hari Senin, 26 Oktober 2026.
“Saya tidak setuju jika gaji ASN disalurkan melalui Kopdes. Sistem penyaluran gaji harus berjalan seperti biasa. Pengembangan koperasi memang perlu dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kebebasan pegawai maupun masyarakat dalam memilih tempat berbelanja,” tegas Benhur.
Ia menegaskan tetap mendukung pengembangan koperasi, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kebebasan ASN dalam menggunakan penghasilan mereka.
Benhur, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, menyoroti dua hal penting: lokasi dan kemudahan akses. Menurutnya, koperasi yang dibangun jauh dari pusat aktivitas warga akan sulit dijangkau dan berisiko sepi pembeli.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Benhur merasa berkewajiban menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar setiap kebijakan senantiasa mempertimbangkan kepentingan daerah.
“Saya punya hak dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Saya ingin menyampaikan saran kepada Presiden: mari memikirkan hal yang terbaik untuk kepentingan seluruh daerah di Indonesia,” pungkasnya. (TM-OL)
