Tifa Maluku. Com – Wakil Gubernur Maluku Drs Barnabas Nathaniel Or no membuka rapat kerja dan koordinasi forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) lingkup Provinsi Maluku.
Kegiatan yang berlangsung di golden palace hotel, selasa (12/04/2022), dihadiri Kepala DPKP Maluku Denny Lilipory, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, dan Kepala DPKP 11 Kabupaten/Kota.
Wakil Gubernur dalam sambutannya menginginkan kedepannya dalam perencanaan pembangunan secara terpadu harus hilangkan ego sektoral maupun ego vertikal antara pusat dan daerah.
“Perencaan secara terpadu artinya saling mendukung dan melengkapi sesuai kebutuhan dengan kewenangannya masing-masing,”ujarnya.
Wagub mengutarakan kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku tahun 2021 sesuai hasil survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang dirilis oleh BPS menunjukan keadaan perumahan di Maluku diantaranya untuk status kepemilikan rumah yang ditempati milik sendiri sebanyak 90,18 rumah, rumah berdinding tembok 81,60 persen, berlantai (jenis utama terbuat dari keramik, ubin, tegel, semen dan bata merah) 88,43 persen, sedangkan sumber penerangan listrik (PLN dan non PLN) 98,68 persen dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 66,56 persen. Data tersebut menunjukan peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan hasil SUSENAS tahun 2020.
Namun perlu disadari masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan bersama guna mencapai target SDG’S 100-0-100 persen di masyarakat, penurunan permukiman kumuh hingga 0 persen dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat hingga 100 persen.
Untuk mencapai pembangunan Maluku ke depan, kata wagub diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dalam rangka keterpaduan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kedepannya, menurutnya forum ini adalah wadah dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran dari semua stakeholder perumahan dan kawasan permukiman lingkup provinsi Maluku untuk dijadikan satu konsep perencanaan pembangunan Maluku yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku.
Wagub berharap melalui forum ini dapat menghasilkan penyelarasan dalam penyusunan program dan rencana kerja 2023 yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat provinsi maupun nasional.
“Saya mengajak kita semua untuk duduk bersama, berdiskusi, bersinergi dan menjalin kebersamaan, berdiskusi, bersinergi dan menjalin kebersamaan dalam menghasilkan perencanaan yang baik dan matang serta bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat,” pintanya. (TM-05)
