TATA KELOLA PEMERINTAHAN
TIFA MALUKU.COM, AMBON / JAKARTA – Pemerintah Kota Ambon menegaskan posisinya yang tak tergoyahkan dalam menjaga kemurnian birokrasi. Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara terbuka menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mitra strategis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Pernyataan prinsipil ini disampaikan Bodewin saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026). Hadir bersama rombongan pimpinan tinggi dan pimpinan DPRD Kota Ambon, Bodewin menyampaikan apresiasi tinggi atas pendampingan intensif yang selama ini diberikan KPK kepada Pemkot Ambon.
“Pendampingan ini bukan bentuk kecurigaan, melainkan langkah strategis untuk membenahi sistem. Penguatan tata kelola tidak hanya soal melengkapi administrasi, tetapi menjadi kunci utama mencegah korupsi yang cenderung menyusup ke dalam sistem. Kami sadar, sinergi ini harus terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas,” ujar Bodewin tegas.
Dalam forum tersebut, Pemkot Ambon memaparkan rencana penganggaran APBD 2026 serta progres proyek-proyek unggulan 2025–2026. Fokus evaluasi diarahkan pada aspek-aspek krusial seperti pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, hingga transparansi pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan. KPK menilai kehadiran langsung kepala daerah dan jajarannya adalah bukti nyata komitmen melawan korupsi. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dapat dijadikan teladan bagi daerah lain di Indonesia. (TM-OL)
