Waduh, Hakim PN Ambon Berinisial OM Dilaporkan Ke Komisi Yudisial RI

oleh -197 views

TIFA MALUKU.COM – Salah satu Hakim Pengadilan Negeri (PN)  Ambon berinisial OM dilaporkan ke Komisi Yudusial RI atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim oleh pihak keluarga tergugat dalam perkara perdata Nomor 229/PDT.G/2023/Pn.AM.

Pihak keluarga tergugat sekaligus kuasa insidentil Heis Persunay (64) yang beralamat di RT.040 RW.008, Negeri Passo Kecamatan Baguala, dalam wawancaranya dengan redaksi Tifa Maluku.Com di gedung DPRD Kota Ambon belum lama ini mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Komisi Yudisial RI pada 22 Desember 2023.

Adapun dasar dan pertimbangan laporan ini kata Persunay pihak tergugat I dan Tergugat II atas nama Silwanus Johan Sipahelut dan Rudolf Mluder tidak pernah dihadirkan dalam persidangan yang rencananya agenda putusan akan berlangsung pada 4 Januari 2024 dalam perkara perdata Nomor 229/PDT.G/2023/Pn.AM yang dipimpin oleh Hakim OM.

“Bayangkan kami sebagai pihak tergugat tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Mestinya kami diberitahukan melalui surat pemanggilan dari PN Ambon. Tapi tidak sama sekali,” sesal ia.

“Kami pihak tergugat baru mengetahui setelah PN Ambon yang dipimpin langsung oleh Hakim berinisial OM didampingi Panitera, kuasa hukum bos Hotel Amans melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) terhadap sebidang tanah objek sengketa dengan luasan 5000 M2 yang berada di RT.041 RW.009 Negeri Passo.  Herannya dalam sidang PS tersebut, tidak ada satupun unsur Pemerintah Negeri Passo. Setelah kami melakukan konfirmasi dengan pihak Pemerintah Negeri Passo, ternyata ketidakhadiran Pemerintah Negeri Passo disebabkan surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3775/KPN.W27-U1/Hk.02/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 dan ditandatangi oleh Panitera Yesephus M. Lakapu, objek sengketanya berada di Desa Poka Rumah Tiga. Olehnya itu, Pemerintah Negeri Passo tidak menghadiri sidang PS tersebut,” lanjut Persunay.

Dikatakan pihak keluarga tergugat telah melakukan konfirmasi dengan Panitera. Dalam konfirmasi tersebut, Panitera mengatakan telah menyurati pihak tergugat I dan II melalui surat dan dikirim melalui Kantor Pos Ambon. Namun herannya, surat tersebut tidak pernah diterima oleh pihak tergugat.

“Kami juga tidak tahu, apakah memang surat tersebut salah alamat atau memang pihak Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah menyurati kami sebagai tergugat. Buktinya saat kami melakukan konfirmasi ke Kantor Pos Ambon, petugas mengakui tidak pernah menerima surat Pengadilan Negeri Ambon untuk diantarkan ke pekada kami dengan alamat Transit Passo RT.040/RW.009. Bahkan petugas meminta pihak Pengadilan Negeri Ambon menunjukan ressi kepada Kantor Pos Ambon,” beber Persunay.

Parahnya lagi, pihak tergugat ditelepon oleh kuasa hukum penggugat melalui telepon selulernya yang menyatakan kenapa tidak mengikuti persidangan.

“Mestinya yang mengundang kami sebagai tergugat adalah pihak Pengadilan Negeri Ambon melalui Panitera, bukan informasi dari pengacara penggugat,” sesal ia.

Dirirnya berharap, Komisi Yudisial RI dapat menindaklanjuti laporaan ini, dan melakukan pendampingan kepada pihak tergugat dalam perkara perdata Nomor 229/PDT.G/2023/Pn.AM yang dipimpin oleh Hakim OM.

“Sebagai masyarakat kecil, kami butuh keadilan dan kepastian hukum atas perkara ini. Kami digugat tapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh Hakim pemeriksa OM. Kami menduga, ada konspirasi jahat yang sengaja dimainkan untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu dalam perkara ini,” kata Persunay.

 

Diakhir komentarnya, pihak tergugat akan menyurati Kepala Pengadilaan Negeri Ambon dan Mahkamah Agung kalau perkara ini diputuskan pada tanggal 4 Desember 2024 besok. “Kami pihak terugat berharap, kasus ini mendapat perhatian serius dari Kepala Pengadilan Negeri Ambon dan Mahkamah Agung,” harap Persunay. (TM-02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.